Santer Potensi Tsunami 20 Meter, BNPB Punya Cara Tangguhkan Masyarakat Pesisir

SLEMAN, KRJOGJA.com – Keberadaan zona subduksi Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa menimbulkan konsekuensi tak bisa disangkal, potensi besar bencana gempa bumi dan Tsunami. Kenyataan tersebut harus dipahami masyarakat termasuk di wilayah DIY yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. 

Fungsi pencegahan dan mitigasi memegang peranan penting menghadapi situasi tersebut. Tak perlu panik, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana menjadi sangat penting dalam hal tersebut. 

Lilik Kurniawan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap pihaknya memiliki cara mencegah dampak bencana yang berpotensi terjadi di selatan Pulau Jawa. Menurut dia, BNPB melakukan Ekspedisi Destana Tsunami yang bergerilya ke-584 desa di selatan Pulau Jawa. 

“Kita masuk dari satu wilayah ke wilayah lain, sudah dimulai sejak 12 Juli 2019 lalu dari Banyuwangi dan sudah sampai Pacitan. Kita ingin masyarakat di selatan Pulau Jawa yang berpotensi bencana gempa dan Tsunami lebih tangguh,” ungkapnya pada wartawan usai mengikuti Seminar Nasional Pengurangan Resiko Bencana di Balai Senat UGM Selasa (23/7/2019). 

BNPB menurut Lilik akan terus melakukan hal tersebut di seluuruh sisi selatan mulai Sabang hingga Merauke yang memang memiliki potensi bencana. Mereka menggandeng potensi lokal seperti relawan dan kampus untuk memaksimalkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. 

“Kami maksimalkan potensi lokal, relawan dengan bahasa lokal yang mudah dipahami masyarakat. Kemudian universitas kita gandeng juga untuk memberikan penilaian dan nantinya ketika masih perlu dimaksimalkan lagi melalui KKN Tematik penanggulangan bencana. Ini yang kita bangun untuk mempersiapkan masyarakat,” sambung dia. 

Dari temuan di beberapa wilayah rawan bencana misalnya, BNPB masih menemukan adanya infrastruktur yang belum memiliki ketahanan pada bencana. Hal tersebut menjadi perhatian dan diharapkan dapat segera teratasi dalam waktu tak lama lagi. 

“Di Banyuwangi misalnya, pernah kena Tsunami pada 1994 lalu tapi bangunan di sana belum lengkap misalnya belum ada jembatan untuk warga evakuasi ke daerah tinggi, atau bahkan papan-papan peringatan untuk wisatawan. Ini yang harus segera diatasi terlebih pada 2020 bupati dan walikota wajib memiliki sistem pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai peraturan Kemendagri. Harapan kami segera terlaksana dan masyarakat semakin tangguh bencana,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Peter Benfell, General Manager Science GNS Selandia Baru menyampaikan tak kurang 40 Juta Dollar Selandia Baru dialokasikan setiap tahun untuk dana riset penanggulangan bencana. Selandia Baru juga menyadari berada di kawasan subduksi lempeng bumi yang membuat mereka rentan terhadap bencana alam. 

“Kami alokasikan dana untuk riset pengurangan resiko bencana dan kembangkan software bernama Riskscape untuk menghitung dampak bencana serta bagaimana seharusnya membangun lebih baik kedepan. Kami berkomitmen untuk membentuk ketahanan nasional pada bencana alam karena menyadari hidup di wilayah subduksi dan ada gunung berapi,” tandasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI