Satu Aduan Pelanggaran Pilkada di DIY Segera Disidangkan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Satu aduan pelanggaran pelaksanaan Pilkada di wilayah DIY bakal segera disidangkan. Namun demikian kasus pengaduan yang mana, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI belum bisa mengungkapkannya. DKPP tetap memprioritaskan setiap kasus untuk lebih dahulu disidangkan karena banyaknya aduan yang masuk dari seluruh tanah air.

“Ada yang soal masang Twitter, kemudian ada yang soal tidak pemenuhan hak dan lain-lain. Yang saya tahu ada satu yang siap sidang, saya lihat sudah ada daftar,” tegas Anggota DKPP RI, Prof Dr Teguh Prasetyo SH MSi disela diskusi bertema ‘Ngetren Media : Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media’ yang digelar DKPP RI di Yogyakarta, Minggu (06/12/2020) petang.

Teguh Prasetyo mengungkapkan dalam gelaran pilkada di tiga kabupaten wilayah DIY setidaknya hingga saat ini ada tujuh laporan yang masuk. Angka tersebut tergolong paling sedikit aduan yang masuk ke DKPP dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Dalam melakukan tindak lanjut aduan, Teguh Prasetyo menerangkan DKPP akan melakukan dua tahapan yakni verifikasi formal dan verifikasi material. Dalam verifikasi formal, DKPP akan melihat identitas pengadu dan setelah dinyatakan lengkap akan masuk pada tahap verifikasi material yaitu terkait tuduhan serta alat buktinya.

“Jika ternyata kurang lengkap, maka para pengadu diminta untuk melengkapi. Namun jika telah lengkap kemudian dilanjutkan ke sidang,” ungkapnya.

Teguh Prasetyo mengatakan tidak menutup kemungkinan jumlah aduan perkara di Pilkada serentak ini akan mengalami peningkatan. Ia juga memastikan tidak ada batasan perkara yang diadukan untuk ditindaklanjuti DKPP, selama yang bersangkutan masih tercatat sebagai penyelenggara pemilu.

Teguh Prsetyo mengatakan dalam Pilkada ini penyelenggara harus benar benar menjiwai nilai keadilan untuk menjaga pemilu agar jujur dan adil (jurdil). Penyelenggara tidak boleh terlibat kepentingan praktis, apalagi hanya adhoc setelah periode Pilkada itu selesai.

“Oleh sebab itu harus berpijak pada filsafat pemilu. Filsafat pemilu itu pijakan agar penyelenggaraan berpijak pada yang kita formulasikan dari nilai nilai Pancasila, sehingga bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Guru Besar FH UII Prof Dr Nimatul Huda SH MHum dalam kesempatan ini menyinggung soal status DKPP. Menurutnya peran DKPP sebagai pihak yang memberikan keputusan final dan mengikat sebaiknya berubah status menjadi sejenis pengadilan pemilu.

“Selama harus menghasilkan putusan final dan mengikat sebaiknya DKPP beralih menjadi Mahkamah Peradilan Pemilu. Kalau keputusannya final dan mengikat kan kayak pengadilan, naik jadi Mahkamah Peradilan Pemilu,” tegasnya. (Van)

BERITA REKOMENDASI