Selain Urusi Masalah Ibadah, IPHI Harus Garap Ekonomi dan Bisnis

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Ketua Umum PP IPHI H Ismed Hasan Putro mengingatkan agar pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) tidak hanya mengurusi masalah keagamaan saja, tetapi juga menggarap bidang ekonomidan bisnis. Sebab bidang ini sekarang dikuasai konglomerat yang tidak pernah membayar zakat.

“Sudah lama pengusaha pribumi dan muslim tidak muncul. Padahal potensi ekonomi dari kaum muslimin sangat besar. Karena itu IPHI harus bisa menangkap peluang ini, ” tegasnya.

Pernyataan ini disampaikan pada acara pelantikan Pengurus Wilayah IPHI DIY di Gedung Student Center Al-Azhar Jalan Ringroad Utara, Sabtu (19/09/2020). Acara dihadiri Sekjen IPHI Pusat HM Samidin Nashir, Kepala Biro Bina Mental Spiritual Pemprov DIY H Maladi yang mewakili Gubernur DIY, Kepala Kanwil Kemenag DIY Drs H Edhy Gunawan, pengurus MUI DIY Dr KH A Malik Madany MA dan sejumlah tokoh masyarakat.

Ismed Hasan menjelaskan, di Indonesia ada 10 konglomerat yang menguasai perekonomian. Dari jumlah itu hanya satu yang muslim, sedang yang 9 non muslim, sehingga tidak pernah bayar zakat. “Belum lama ini juga dibuka impor 4.000 ton beras untuk menurunkan harga beras dalam negeri. Meski kenyataannya harga beras tidak turun, dalam tempo sekitar empat bulan konglomerat yang melakukan ekspor beras meraih keuntungan lebih dari Rp 10 trilliun, ” jelasnya.

Prosesi pelantikan PW IPHI DIY diawali pembacaan ikrar yang dibacakan seluruh pengurus. Selanjutnya dilakukan pelantikan oleh Ketua Umum PP IPHI H Ismed Hasan Putro yang selanjutnya menyerahkan pataka IPHI kepada Ketua PW IPHI DIY Drs HA Hafidh Asrom MM. (Fie)

 

BERITA REKOMENDASI