Sempat Dihalangi, Eks Bioskop Indra Akhirnya Dibongkar

YOGYA, KRJOGJA.com – Rabu (28/3/2018), petugas Pamong Praja bersama tim konstruksi melakukan pembongkaran terhadap gedung eks Bioskop Indra di kawasan Jalan Malioboro tepat di sebelah barat Pasar Beringharjo. Meski akhirnya tetap dirobohkan, namun satu penghuni atas tanah 2000 meter persegi di kawasan tersebut bernama Sukrisno Wibowo sempat menghalangi pembongkaran tersebut.

Kepada wartawan, Sukrisno sempat mengungkap tindakan pembongkaran yang dilakukan Pemda DIY bertentangan dengan hukum. Pasalnya, saat ini gugatan yang dilayankan atas keabsahan sertifikat yang dikantongi Pemda di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih berjalan.

“Ini tidak boleh harusnya, mau mereka (Pemda) sendiri ini, baru kemarin sidang ditempat lha kok sekarang sudah main bongkar seperti ini. Gugatan di PTUN tentang pembatalan sertifikat Pemda masih berjalan, seharusnya tunggu dulu sampai ada putusan sudah enam kali sidang, eh kok tahu-tahu dibongkar,” ungkapnya kesal.

Sukrisno sendiri sempat berdiri menghalangi petugas yang hendak melakukan pembongkaran. Namun, lantaran kalah jumlah pria paruh baya tersebut akhirnya tak kuasa dan memilih untuk tunduk pada para petugas yang awalnya sempat menggunakan cara persuasi.

Sementara Kepala Biro Hukum Pemda DIY Dewo Isnu Broto menyampaikan agenda merobohkan bangunan eks Bioskop Indra dilakukan sesuai timeline pembangunan sentra PKL untuk penataan kawasan Malioboro. Menurut dia, Pemda DIY memiliki dasar hukum dibuktikan dengan sertifikt atas 5170 meter tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan  Nasiona (BPN) tahun 2013 lalu.

“Sertifikat sudah hak milik Pemda, dikeluarkan oleh institusi sah dan dikeluarkan tahun 2013. Saat ini baru kita bangun dan ada waktu 5 tahun untuk negosiasi dengan beliau (Sukrisno) agar bersedia pindah untuk kepentingan umum. Ini tanah negara dan Pemda mengajukan pada negara. Kami berikan tali asih pada 9 penghuni karena ini bentuk perhatian pada penghuni,” tegasnya.

Pemda DIY menurut Dewo tidak akan menggusur famili pemegang hak tanah yang berada di bagian belakang lokasi rencana sentra PKL. “Kami tidak akan menggusur tapi akan diberikan jalan, tapi kalau mau pindah ya akan diberikan kompensasi,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI