Sengketa di DPD RI, Keputusan MK Agar Memenuhi Rasa Keadilan

YOGYA, KRJOGJA.com – Masyarakat DIY yang mengatasnamakan eksponen Kawula Jogja Istimewa kembali menyatakan sikap terhadap perkembangan gugatan GKR Hemas di Mahkamah Konstitusi (MK) selaku Pimpinan DPD-Rl periode 2014-2019 terkait telah diambil alihnya posisi pimpinan secara inkonstitusional. Eksponen Kawula Jogja Istimewa juga menyikapi pemberhentian GKR Hemas sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara sepihak melalui Badan Kehormatan DPD RI yang melawan hukum.

Koordinator eksponen Kawula Jogja Istimewa sekaligus Ketua Umum Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (LKNI) Totok Sudarwoto mengatakan, meskipun telah dilakukan kudeta atas kepemimpinan DPD RI yang sah, namun dengan penuh sifat kenegarawanan, GKR Hemas menyikapinya dengan mengajukan permohonan secara konstitusional ke MK atas sengketa lnternal DPD RI tersebut.  

"Oleh karenanya, keputusan MK terhadap gugatan GKR Hemas tersebut agar memenuhi rasa keadilan dan kebenaran sesuai konstitusi," terang Totok di kantor sekretariat DPD RI perwakilan DIY, Jalan Kusumanegara Yogyakarta, Kamis (28/3/2019). Turut hadir dalam pernyataan sikap, sejumlah tokoh masyarakat DIY seperti Syahbenol Hasibuan, Timotius Apriyanto dari Aliansi Jogja Sehati, tokoh kebudayaan DIY Yani Saptohoedojo dan puluhan warga DIY dari eksponen Kawula Jogja Istimewa.

Eksponen Kawula Jogja Istimewa memohon segera dikembalikan hak-hak konstitusional GKR Hemas sebagai wakil DPD RI dari DIY yang telah berhasil mewujudkan aspirasi masyarakat DIY. "Meskipun telah dikudeta, GKR Hemas selama ini tetap melaksanakan mandat rakyat sesuai hak dan kewajibannya," ujar Totok.  

Apabila keputusan MK tidak sesuai dengan aspirasi yang diwakili eksponen Kawula Jogja Istimewa, maka masyarakat DIY akan melakukan gugatan masyarakat (class action). "Gugatan class action yang akan dilakukan tentu dipilih cara yang bagus sesuai konstitusi yang mencerminkan keistimewaan masyarakat DIY," pungkasnya. (Dev)

 

BERITA REKOMENDASI