Sengketa Lahan Eks Bioskop Indra, Pemda DIY Menangkan Gugatan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sengketa lahan eks bioskop Indra Kota Yogyakarta antara ahli waris dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berakhir. Mahkamah Agung (MA) Indonesia telah mengeluarkan putusan peninjauan kembali atas sengketa tanah gedung eks bioskop Indra melalui putusan Nomor 73 PK/TUN/2020. Dengan demikian Pemda DIY secara sah memiliki kewenangan atas tanah tersebut.

“Artinya dengan dikeluarkannya putusan peninjauan kembali ini, persoalan yang dipersoalkan oleh Sukrisno Wibowo dan kawan-kawan ini, Pemda DIY sudah menang,” ungkap Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum, Kantor Biro Hukum Sekretariat Pemda DIY, Adi Bayu Kristanto di Kompleks Kepatihan, Selasa (18/05/2021).

Sebelumnya pada tahun 2018, Pemda DIY mulai merelokasi area tanah eks Bioskop Indra untuk dijadikan tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pengerjaan relokasi tetap dilakukan meski tanah seluas 5.170 meter persegi itu masih berstatus sengketa.

Pemda DIY menyatakan lahan tersebut merupakan tanah negara mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 39/HPL/BPN RI/2014 tertanggal 24 Oktober 2014 yang berisi bahwa hak pengelolaan tanah tersebut ialah Pemda DIY.

Di sisi lain, seorang warga bernama Sukrisno Wibowo beserta keluarga mengklaim lahan tersebut milik keluarganya dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta dan menang sebanyak 3 kali.

Meski sebelumnya Sukrisno telah menang 3 kali, namun akhirnya MA memutuskan Pemda DIY memenangkan sengketa tersebut atas pengajuan novum oleh Pemda DIY berupa Waar Van Acte tanggal 7 Juli 1970, putusan perkara nomor 20/Pdt/2007/PN.YK tanggal 8 Agustus 2007, putusan perkara nomor 09/Pdt.G/2008/PT.YK tanggal 6 Mei 2008, dan putusan perkara Nomor 2500K/Pdt/2008 tanggal 26 Juni 2009.

“Sudah selesai. Kalau upaya terakhir proses peradilan itu kan peninjauan kembali. Kemarin kita sudah menemukan novum alhmdulillah diterima oleh Mahkamah (MA). Memang tingkat 1 kalah, banding kalah, kasasi kalah, pada saat PK (peninjauan Kembali) kita menang,” jelasnya.

Sementara itu Sekda DIY, Baskara Aji mengatakan lahan telah sah dimenangkan Pemda DIY dan segera melakukan penataan sesuai rencana sebelumnya, yakni relokasi PKL dengan target pada tahun 2021.

“PK dimenangkan pemerintah daerah, ya betul. Ya sudah menjadi, secara sah adalah milik pemda yang sdh kita bangun dan segera Dinas Koperasi UKM bersama-sama dengan Pemkot itu segera melakukan penataan terhadap UMKM yang nanti akan masuk ke sana. Sebetulnya UMKM tapi pedagang Malioboro juga menjadi prioritas,” jelasnya.

Aji menyebut kapasitas gedung eks Bioskop Indra dapat diperuntukkan 500 outlet atau lapak. Selanjutnya, melalui Dinas Koperasi dan UKM, dipilah dan akan dilakukan skema pengelompokan yang sesuai.

“Kapasitas sekitar 500 outlet. Mudah-mudahan (tahun 2021). Nanti teman-teman dinas koperasi daj kita yg akan mengambil prioritas beberapa pilihan yang bisa diambil apakah yang masuk itu yang perdagangannya sejenis, apakah yang masuk itu justru yang dagangannya bermacam-macam supaya bisa one stop shoping itukan,” paparnya.

Aji juga menyebut meski sempat tidak digunakan dalam waktu lama, gedung selalu dipelihara dengan baik. “Enggalah, itu dipelihara Dinas PU kok, selama dalam sengketa tetap diopeni, dirawat,” imbuhnya. (C-4)

BERITA REKOMENDASI