Serikat Buruh PT Kharisma Export Datangi DPRD DIY

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Puluhan pekerja dari PT Kharisma Export Bantul mendatangi DPRD DIY, Selasa (21/07/2020). Mereka mengadukan permasalahan dengan pihak perusahaan yang saat ini sedang dihadapi.

Korlap Aksi dari Serikat Buruh Independen PT Kharisma Export, Giyanto mengatakan para buruh saat ini hanya mendapatkan upah Rp 100 ribu perminggu yang mana itu jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tak hanya itu, pihak perusahaan menurut dia sudah bersikap nakal dengan tak membayarkan iuran BPJS para buruh baik ketenagakerjaan maupun kesehatan.

“Rekan-rekan buruh ini hanya mendapat upah Rp 100 ribu, yang dirumahkan yakni 52 buruh bahkan tidak diberikan apa-apa. Kemudian perusahaan juga tidak membayarkan iuran BPJS yang ketenagakerjaan 10 bulan yang kesehatan 2 bulan, padahal upah dipotong Rp 100 ribu tiap bulan,” ungkapnya dalam audiensi di hadapan wakil ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana.

Para buruh menurut Giyanto mempertanyakan permasalahan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Para pekerja menurut dia seperti digantungkan oleh perusahaan karena ketidakjelasan nasib.

“Kami berharap ada solusi dari dewan, kami ini ibaratnya seperti anak mengadu pada bapaknya. Mudah-mudahan permasalahan ini bisa diselesaikan,” tandas dia.

Sementara Huda Tri Yudiana yang menemui para buruh meminta perangkat daerah terkait dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY untuk segera mengurai permasalahan para buruh. Huda prihatin dengan permasalahan yang membuat kehidupan para buruh beserta keluarganya menjadi tidak jelas.

“Gaji para buruh ini hanya dibayarkan Rp 100 ribu tiap minggu, THR tak dibayarkan juga BPJS yang sudah 10 bulan tak dibayarkan meski sudah dipotong dari pendapatan sehingga ketika ada keluarga sakit tak bisa mendapatkan perawatan. Ini sangat memprihatinkan dan kami dari dewan meminta pihak terkait dari OPD untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau BPJS itu 10 bulan ya Rp 400 jutaan. Kalau ditunda terus kan besar sekali. Ini hak dari rekan-rekan pekerja dan tak ada alasan untuk tidak dibayarkan, kami mohon secepatnya diselesaikan,” tandas Huda. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI