Serikat Pekerja Minta Pemerintah Tunda Regulasi IHT

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintah untuk menunda penerapan regulasi terbaru pada industri hasil tembakau (IHT) maupun revisi Peraturan Pemerintah 109 tahun 2012. Federasi kini masih merasa begitu terpukul karena pandemi begitu berdampak pada pengurangan pekerja.

Ketua FSP RTMM SPSI, Sudarto mengatakan saat ini industri begitu terdampak atas adanya pandemi Covid. Menurut dia, pemerintah seharusnya memberikan keadilan dengan tak memperberat kondisi saat ini.

“Regulasi pemerintah di bidang IHT serta wacana revisi PP 109/2012, membuktikan pemerintah tidak memberikan keadilan kepada pelaku IHT. Pandemi seharusnya memberi peluang bukan memperberat,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Menilik Regulasi Industri Hasil Tembakau di Era Kenormalan Baru’, Selasa (15/9/2020).

Sudarto menyebut sebelum pandemi kondisi IHT sebenarnya sudah berat terutama adanya kenaikan cukai produk rokok setiap tahun. Kenaikan cukai menyebabkan banyak pabrik rokok yang tutup karena barangnya tidak terjual dan dampak ikutannya adalah pemutusan hubungan para pekerja.

“Sebagai gambaran, kurun 2012 sampai 2018 tercatat 544 pabrik rokok se-Indonesia tutup karena kenaikan cukai. Jika satu pabrik memiliki 200 karyawan, maka enam tahun tahun ini terdapat 108 ribu pekerja yang kehilangan mata pencaharian,” lanjut dia.

BERITA REKOMENDASI