Setwan Pastikan Dokumen Slamet Lengkap

YOGYA, KRJOGJA.com – Rabu (4/4/2018) hari ini, masyarakat Yogyakarta dikejutkan dengan insiden penolakan satu anggota DPRD DIY, Slamet Spd masuk ke Jepang oleh otoritas imigrasi setempat. Kejadian tersebut menyita perhatian lantaran hanya Slamet saja yang ditolak sementara empat anggota dewan lainnya bisa masuk ke Negeri Sakura.

Anggota DPRD DIY Ditolak Masuk Jepang, Kenapa?

KRjogja.com mencoba melakukan penelusuran ke Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD DIY untuk mengetahui terkait kelengkapan dokumen administrasi yang dibawa Slamet bersama empat anggota dewan yang lain. KRjogja.com bertemu dengan Kristina Gunarti, Kasubag Protokol DPRD DIY yang secara langsung mengurus tahapan pengurusan paspor dinas (paspor biru) kelima anggota dewan.

Kristina Gunarti mengungkap pengurusan paspor kedinasan dimulai sejak adanya surat permohonan pendampingan kunjungan kerja dari Pemda DIY. Setwan menurut dia kemudian mendapatkan disposisi dari Ketua DPRD DIY untuk memilih lima anggota fraksi yang akan diberangkatkan dalam ketugasan tersebut.

“Setelah mendapatkan lima personil dari fraksi lalu kami mengirim surat ke Gubernur DIY untuk mendapatkan ijin Kemendagri. Setelah dari Kemendagri, lanjut mengurus ke Kementrian Sekretariat Negara. Setelah itu baru keluar rekomendasi paspor dinas dan exit permit,” ungkapnya.

Diakui Kristina, tidak ada perbedaan dokumen administratif dari kelima anggota dewan yang berangkat menuju Jepang. “Exit permitnya juga sama ditandatangani pejabat konsulat atasnama Arya Dwiyatmoko tertanggal 23 Maret 2018 hingga 23 Mei 2018, semua sama dokumennya,” imbuhnya.

Terkait permintaan visa yang dijadikan alasan imigrasi Jepang menurut keterangan Slamet, pihak Setwan DPRD DIY memastikan bahwa negara tersebut menerapkan kebijakan bebas visa bagi paspor dinas dan diplomatik. “Ada 65 negara di daftar kami dan salah satu yang menerapkan bebas visa untuk pemegang paspor dinas dan diplomatik adalah Jepang,” ungkapnya lagi.

Saat ini Setwan DPRD DIY sedang menanti penjelasan resmi pihak imigrasi Jepang terkait penolakan masuk salah satu anggota DPRD DIY, Slamet. Kamis (5/4/2018) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menggelar pertemuan khusus dengan imigrasi Jepang untuk menjelaskan alasan penolakan tersebut. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI