SK Cagar Budaya Belum Jelas, Rumah Zaman Belanda Dibongkar

YOGYA, KRJOGJA.com – Bangunan rumah zaman Belanda di Jalan Juwadi, Kotabaru yang dibongkar pemiliknya
diketahui belum memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Cagar Budaya. Hal tersebut diduga yang menjadi alasan bangunan tua di depan SD Serayu dibongkar oleh pembelinya dan hanya menyisakan sepetak kamar.

Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi), FX Harry Cahya mengatakan bangunan bekas rumah tinggal yang dibongkar tersebut sebenarnya sudah diajukan sebagai cagar budaya sejak tahun 2012 lalu, namun hingga saat ini
pengajuannya belum membuahkan hasil.

”Bangunan ini statusnya masih dalam pengajuan (SK) sejak tahun 2012, tapi sampai sekarang tidak ada respons dari pemerintah,” ujarnya usai melakukan pantauan di bangunan yang dibongkar tersebut, Rabu (7/3/2018).

Payung Hukum Harry Cahya menegaskan, lantaran status yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya menyebabkan
bangunan tersebut tidak memiliki payung hukum sebagai bangunan yang dilindungi. Sehingga dengan demikian, sang
pembeli melalui pihak kedua kini dengan leluasa dapat mengubah dan melakukan pembongkaran bangunan tersebut.

Setelah ditetapkan SKnya, nantinya masyarakat yang ingin merenovasi bangunan di kawasan cagar budaya harus mendapat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan terlebih dahulu, apabila belum memiliki SK tersebut maka Dinas
Kebudayaan tidak memiliki dasar untuk melarang pembongkaran. Maka dari itu kami menuntut pemerintah
untuk segera mengeluarkan SK agar ke depan tidak ada kejadian serupa.

Meski belum mengantongi SK, bangunan tersebut sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai bangunan Cagar Budaya. Pasalnya bangunan tersebut sudah berusia 50 tahun lebih, namun nyatanya belum mendapat pengakuan sebagai
cagar budaya yang seharusnya dilindungi keberadaannya.

Menurut Harry Cahya saat ini setidaknya masih ada 58 bangunan tua di Kotabaru yang keberadaannya belum diakui sebagai cagar budaya. Dengan status bangunan yang belum menjadi cagar budaya, menyebabkan nasib bangunan bangunan tersebut menjadi terancam sebab belum memiliki payung hukum untuk dilindungi.

Pemerintah Merespons
Sementara itu, Ketua Rintisan Kelurahan Budaya Kotabaru, Bagus Sumbarja sangat menyayangkan adanya pembongkaran bangunan tua tersebut. Bagus Sumbarja berharap kejadian ini menjadikan perhatian bagi pemerintah untuk segera memberikan respons agar kejadian pembongkaran bangunan bersejarah di Yogyakarta terulang kembali.

”Ya, kami sangat menyayangkan tindakan pembeli bangunan yang langsung membongkar bangunan ini tanpa melakukan sosialisasi sebelumnya. Kami berharap pemerintah terkait harus cepat merespons agar kejadian ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Bagus mengaku terkait pembongkaran selama ini pihaknya juga tidak menerima laporan dari RT atau RW setempat, menurut keterangan Ketua RW setempat saat izin awal hanya untuk merehab bukan membongkar.

”Saya tidak tahu kalau ternyata bangunan dibongkar karena awalnya pemilik hanya izin untuk merehab bangunan tersebut,” pungkas Ketua RW setempat Atang Ponco. (*-3)

BERITA REKOMENDASI