Soal ASN KPK, Setara Institute: Putusan MK Mesti Dipatuhi

YOGYA, KRJOGJA.com – Ketua Setara Institute dan Inisiator Human Security Initiative (HSI), Hendardi meminta seluruh pihak untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal konstitusionalitas norma terkait alih status pegawai KPK. Ia menilai putusan tersebut mempertegas bahwa secara normatif Pasal 69B ayat 1 dan Pasal 69C UU KPK tidak bermasalah.

“Oleh karena itu, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) No. 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, yang merupakan turunan dari ketentuan UU KPK, yang saat ini sedang diuji Mahkamah Agung. Besar kemungkinan akan diputus sama oleh MA, yakni bahwa Perkom 1/2021 memiliki dasar hukum kokoh pada Pasal 69 (1) dan Pasal 69C UU KPK dimaksud,” ungkap Hendardi melaluo rilis tertulis pada KRjogja.com, Rabu (1/9/2021).

BERITA REKOMENDASI