Soal Dana Ngendon, Pemda DIY Nantikan Kepastian Pusat

YOGYA (KRjogja.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tengah menunggu kepastian Pemerintah Pusat untuk bisa menggunakan dana APBN lainnya selain Dana Alokasi Umum (DAU) yang 'ngendon' di daerah. Jika Pemerintah Pusat tidak merestui atau memberikan lampu hijau untuk penggunaan APBN yang mengendap tersebut, Pemda DIY terpaksa akan merealisasikian program/kegiatan yang dibintang.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo yang akrab disapa BWH mengatakan anggaran DAU yang terancam tidak dicairkan tahun ini sebesar Rp 136 miliar.  Mengingat anggaran yang ditunda tersebut cukup besar, Pemda DIY meminta  Pemerintah Pusat agar memperbolehkan APBN lain selain DAU seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (Danais) dan sebagainya.

"Kami minta Bank Indonesia (BI) DIY untuk menjelaskan kepada Pemerintah Pusat, terkait dana APBN yang 'ngendon' di daerah selama ini tidak sepenuhnya uang daerah tetapi uang pusat di daerah. Surat permohonan sudah kami layangkan ke pusat Jumat (9/9/2016) lalu, sampai saat ini belum ada jawaban," ujar BWH kepada KRjogja.com, Kamis (15/9/2016).

BWH menyampaikan apabila pusat tidak merestui penggunaan dana APBN lain yang masih mengendap di DIY untuk menutupi penundaan DAU, pihaknya terpaksa melakukan realisasi pemangkasan anggaran yang dibintang tersebut. Pemangkasan APBD 2016 melalui peninjauan aliran kas daerah dengan efisiensi dan rasionalisasi sejumlah program/kegiatan berdasarkan usulan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini menjadi pilihan terakhir dan terpahit. (Ira)

 

BERITA REKOMENDASI