Sosialisasi, Jawaban Keresahan Masyarakat Tentang BPJS Kesehatan

TAK KENAL MAKA TAK SAYANG, Kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat khususnya yang berada di daerah terpencil menjadi hambatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Hal ini menyebabkan banyak terjadi perbedaan pemahaman mengenai asuransi sosial kesehatan yang sudah mulai diberlakukan awal tahun 2014 lalu.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah berjalan dua tahun di Indonesia. Ternyata dalam pelaksanaan program JKN masih banyak kendala yang harus dibenahi sebelum menuju 2019 yang seluruh penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS kesehatan yang dilakukan secara bertahap.

Dalam undang-undang No. 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang memunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Undang-undang N0. 36 Tahun 2009 Pasal 20 ayat 1 juga menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi uapaya kesehata perorangan.Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS kesehatan yang merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan (Perpres RI Nomor 12 Tahun 2013).

Guna mewujudkan pemahaman masyarakat terkait permasalahan tersebut, BPJS Kesehatan secara terus menerus melakukan sosialisasi Universal Health Coverage yang lebih dikenal masyarakat sebagai JKN dengan tanda Kartu Indonesia Sehat. Dengan tujuan mulia memberikan perlindungan dasar kepada seluruh penduduk, khususnya dalam hal jaminan kesehatan. Ini diberikan agar massyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang komprehensif pada fasilitas kesehatan melalui mekanisme sistem rujukan berjenjang dan atas indikasi medis.

 “KIS diterbitkan BPJS Kesehatan untuk seluruh peserta jaminan kesehatan termasuk penerima bantuan iuran (PBI),” papar Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari di Yogyakarta, Jumat (26/8/2016).

Hingga saat ini cakupan kepesertaan JKN-KIS di wilayah Divisi Regional VI adalah Jawa Tengah (Jateng) sampai dengan Juni 2016 sebesar 68,50% dari total penduduk Jawa Tengah (peserta JKNKIS 22.181.900 jiwa dari total penduduk 32.382.657 jiwa). Sedangkan DIY telah mencapai sebasar 76.66% (peserta JKN-KIS 2.650.493 jiwa dari total penduduk 3.457.491 jiwa).

"Kami sadar proses sosialisasi ini tak akan bisa berhenti hanya sampai di sini. Dan kami dari BPJS kesehatan secara langsung menggandeng semua komponen masyarakat untuk bersedia memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional ini, " jelas Aris Jatmiko selaku Kepala Divisi Regional Jateng DIY.

Informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat, dapat dipastikan membuat kehadiran BPJS Kesehatan bisa diterima secara baik, dan menjadi harapan dalam menjaga kualitas kesehatan mereka. Dengan demikian anggapan bahwa portabilitas aturan yang dilaksanakan secara kaku menghambat pelayanan, uang iuran mahal, regionalisasi atau zonasi yang amburadul, minimnya rujuk balik pihak rumah sakit serta beberapa persoalan lainnya bisa dibuang jauh agar implementasi Universal Health Coverage bisa dilaksanakan dengan nyata dan menyeluruh. (Danar Widiyanto)   

 

 

 

 

 

BERITA REKOMENDASI