SPT Final Tidak Akan Kena Pajak Ganda

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Kebijakan tax amnesty (pengampunan pajak) yang digulirkan pemerintah dimaksudkan untuk menjadi daya tarik bagi para pemilik dana untuk mau memindahkan dananya dari luar negeri (negara tax-haven) ke dalam negeri (repatriasi). Di samping untuk mendorong pelaporan harta kekayaan para wajib pajak baik di dalam negeri maupun luar negeri (deklarasi).

"Tujuan tax amnesty ini ada dua yakni repatriasi dan deklarasi," terang Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuzy kepada KRjogja.com, Senin (22/8/2016).

Menurut Romy, laporan Dirjen Pajak mencatat, dari Rp 4.800 triliun deposito, baru Rp 1.000 triliun yang dimasukkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), sedangkan sisanya (Rp 3.800 triliun) belum dilaporkan. Kondisi ini tentu menimbulkan kekacauan basis penerimaan pajak yang menyebabkan tax ratio Indonesia masih rendah (11 persen), jauh di bawah rata-rata negera-negara ASEAN (Tax Ratio Thailand 17 persen). "Tax amnesty harus disambut terutama yang deklarasi di dalam negeri," kata Romy sapaan akrab Romahurmuzy.

Menurut Romy, lebih baik wajib pajak melaporkan keseluruhan harta kekayaan ke dalam SPT, saat ini (saat masih diberlakukan tax amnesty) karena hanya membayar tarif 2 persen (periode I). Namun jika tidak juga dilaporkan hingga 2018, wajib pajak akan dikenai denda 200 persen jika ketahuan. "Jadi pilih mana?, bayar 2 persen dan SPT tidak akan diutik-utik, atau tidak melaporkan tapi bisa kena denda 200 persen kalau ketahuan," tandasnya.

Romy juga memastikan, wajib pajak yang sudah melaporkan keseluruhan hartanya ke dalam SPT final tidak akan dikenai pajak lagi. "Kalau sudah melaporkan seluruh harta kekayaannya dalam SPT, tidak akan kena pajak lagi," ujarnya.

Pakar ekonomi Prof Dr H Edy Suandi Hamid mengatakan, deklarasi pajak ini sangat diperlukan negara untuk mengetahui database kekayaan warganya sekaligus mengetahui besaran penerimaan negara dari sektor pajak. Namun dirinya tidak memungkiri masih saja ada kebingungan di masyarakat bawah terkait pelaporan harta kekayaan dan besaran pajak yang harus dibayar. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pelayanan yang lebih gencar dari kantor pajak untuk memfasilitasi para wajib pajak yang ingin melaporkan harga kekayaannya. "Kantor Pajak perlu mendirikan pojok-pojok pajak di pusat-pusat keramaian," katanya. (R-2)

 

BERITA REKOMENDASI