Subardi Menilai Rencana Tes Corona Anggota DPR Kontraproduktif

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Rencana tes Corona kepada 575 orang anggota DPR beserta keluarganya menuai polemik. Banyak penolakan dari masyarakat yang menilai rencana ini tidak tepat, sekalipun Sekjen DPR Indra Iskandar mengkalrifikasi pengadaan alat tes tidak menggunakan uang negara.

Anggota Komisi VI DPR F-Nasdem, Subardi mengusulkan rencana tersebut dibatalkan. “Tidak perlu. Teman-teman anggota dapat melaksanakan tes mandiri tanpa melibatkan institusi DPR,” tegas Subardi, Selasa (24/03/2020).

Menurut ketua DPW Nasdem DIY ini, wajar jika rencana tersebut ditolak banyak kalangan. Hal ini kontraproduktif dengan kesadaran masyarakat yang terus berusaha menghindari Corona. Ia mengatakan semangat melawan Corona dari Anggota DPR bisa diwujudkan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), salah satunya dukungan politik anggaran dari DPR.

“Kita melawan Corona dengan cara mendukung pemerintah dari sisi anggaran. Sudah ada paket stimulus fiskal tahap I sebesar Rp 10,3 triliun dan tahap II sebesar Rp 22,9 triliun. Semuanya dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian,” tambahnya.

Dua paket stimulus diharapkan mengutamakan pada sektor Usaha Kecil Menengah. Menurutnya banyak pelaku UKM yang tidak mampu membayar angsuran maupun menutup tingginya ongkos produksi seperti gaji pegawai. Disini bank selaku kreditur agar merevitalisasi atau melonggarkan debitur yang kesulitan membayar kewajibannya.

Subardi menegaskan perlu dibuat aturan yang mewajibkan realokasi anggaran seperti perjalanan dinas dan belanja barang di semua instansi pemerintah. “Realokasi anggaran yang tidak mendesak dapat dialihkan untuk mendukung ekonomi rakyat agar tidak lumpuh,” tegas Subardi.

Saat ini penanganan Corona di Indonesia memasuki pekan ketiga. Ada banyak kebijakan yang sudah diterapkan termasuk social distancing, serta pembatasan warga negara asing masuk ke Indonesia memalui pencabutan bebas visa.

“Yang dibutuhkan negara adalah semangat bersatu meredam Corona. Kegaduhan karena politik justru menghambat penanganan Corona, apalagi ratio kematian di Indonesia masih tinggi di angka 8 persen, pungkasnya,” pungkasnya. (*)

BERITA REKOMENDASI