Subsidi Besar, Layanan Trans Jogja Harus Baik

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Selama ini subdisi Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terhadap operasional Trans Jogja cukup besar, mencapai Rp 81 miliar pertahun. Besarnya anggaran tersebut dinilai masih belum sebanding dengan pelayanan yang bisa diterima masyarakat.

Masih banyak keluhan negatif terhadap operasional transportasi massal yang digadang-gadang mampu mengurangi tingkat kemacetan di DIY tersebut. Seperti sopir ugal-ugalan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Bahkan kemacetan juga masih terjadi.

"Subsidi untuk operasional Trans Jogja itu sangat besar. Setara dengan 3-4 dinas dan jika dijadikan program pengentasan kemiskinan bisa untuk rehab ribuan rumah tidak layak huni. Untuk itu pengelolaan Trans Jogja ini harus benar-benar sesuai dengan tujuan, sasaran dan tentunya tolak ukur kinerja tentang keselamatan jalan, pengalihan angkutan pribadi ke angkuan umum hingga mengurangi kemacetan," ujar Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Setiadi rapat kerja tentang pengelolaan transportasi perkotaan di DIY, Senin (6/1).

Dalam rapat tersebut, dihadiri pihak Dinas Perhubungan (Dishub) DIY,  PT Anindya Mitra International (AMI) selaku operator Trans Jogja. Lebih lanjut Arif Setiadi mengungkapkan, hal yang menjadi pembahasan terkait dengan target dengan kinerja itu harus dievaluasi tindak lanjut. Pengelolaan Trans Jogja juga harus sesuai dengan SOP dan SPM yang ditetapkan oleh Dishub.

Hal lain juga mengenai pengelolaan Trans Jogja. Dimana yang ditugaskan pada PT AMI tetapi masih ada sub operator, dalam hal ini PT JTT. Ini harus 'clear' betul. Setiap persoalan yang muncul itu harus diselesaikan, sehingga ada kesegaraman. Misalnya gaji sopir, disiplin dan yang lain.

Dan juga mengenai wilayah-wilayah satelit pengelolaan wilayah transportasi perkotaan. Dalam hal ini angkutan feeder

atau bus penumpang yang dikhawatirkan 2-3 tahun ke depan akan hilang. Pasalnya angkutan feeder

ini menopang transportasi perkotaan, untuk itu harus diantisipasi betul agar keberadaannya tetap ada. "Seperti AKDP yang seterusnya perlu di-'support'. Jika memang ada potensi akan mati, harus ditemukan solusinya. Atau kebijakan pengganti," urainya.

Dari Dishub DIY sendiri melakukan analisis terhadap keberadaan transportasi perkotaan yang ada sekarang yang dinilai belum memiliki daya tarik. Masyarakat cenderung lebih nyaman dengan kendaraan pribadi. Karena cara mendapatkannya yang mudah serta biaya operasional yang murah. Angkutan umum belum bisa berkompetisi dengan hal itu.

"Karena pada saat ini kita memaksa pengguna Trans Jogja itu harus naik dan turun di halte yang sudah kita tentukan. Sedangkan akses menuju halte dari rumah ada yang jauh, sehingga memilih langsung ke tujuan akhir. Jadi kita belum bisa melayani angkutan umum dari rumah ke tujuan," kata Kepala Bidang (Kabid) Transportasi Dishub DIY Sumaryoto.

Idealnya menurut Sumaryoto, dalam struktur jalan masyarakat cukup sampai ke ring-road saja. Dan disediakan fasilitas park and ride

di sana. Saat ini fasilitas tersebut baru tersedia di Prambanan dan Gamping. Untuk park and ride

di Prambanan memang sudah tersedia sejak lama dan banyak dimanfaatkan pengguna. "Seperti masyarakat dari Solo, cukup berhenti di Prambanan. Saat masuk ke kota menggunakan Trans Jogja.

"Yang baru kita bangun dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat yang di Gamping. Saat ini menjadi tempat yang menarik bagi penumpang dan di sana tumbuh angkutan online

. Harapannya masyarakat di sekitar Gamping saat mau masuk kota, bisa menitipkan kendaraan di sana dan melanjutkan perjalanan dengan Trans Jogja," katanya.

Sedangkan dari sisi utara ada Terminal Jombor, selatan ada Terminal Giwangan dan banyak park and ride

yang secara otomatis berfungsi. Seperti di Bandara Adisutjipto Yogyakarta. Karena di sana sudah terintegrasi tiga moda transportasi. Pesawat, kereta api dan bus.
PT AMI sendiri saat ini mengelola 128 bus dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan Dishub. Seperti menjalankan pelayanan bus dengan layanan prima dan kelayakan bus, kenyamanan penumpang hingga ketepatan waktu.

"Kami juga mendorong upaya pembuatan jalur khusus dengan rekayasa lalu lintas demi keutamaan kelancaran angkutan publik kepada pihak terkait. Ini juga perlu kita sampaikan. Karena bisa jadi jalur itu membutuhkan perubahan dan akan kita koordinasikan dengan Dishub," ujar Dirut PT AMI Dyah Puspitasari. (Awh)
   

BERITA REKOMENDASI