Suksesi Sultan Bukan Urusan MK

YOGYA, KRJOGJA.com – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas Pasal 18 ayat (1) huruf m dalam Undang-undang Keistimewaan (UUK) DIY sifatnya sudah final. Sehingga tidak ada aturan hukum yang mengikat bahwa yang menjadi gubernur harus laki-laki, karena dihapuskannya frasa istri. Sedangkan siapa yang menjadi Sultan, sepenuhnya adalah urusan internal Kraton Yogyakarta.

"Putusan MK itu sifatnya sudah final dan mengikat. Jadi tidak bisa dibanding lagi. Karena tidak ada peradilan yang bisa mengubah putusan MK. Jadi itu sudah benar dan harus diikuti. Tidak usah kontroversi lagi," kata  mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Moh Mahfud MD di Kompleks Kepatihan, Senin (4/9/2017).

Saat ditanya apakah pasca dikabulkannya gugatan atas Pasal 18 ayat (1) huruf m, Sultan yang bertahta, otomatis juga akan menjadi Gubernur DIY. Pakar Hukum Tata Negara itu menyatakan, kalau untuk masalah itu,  sepenuhnya menjadi urusan internal Kraton Yogyakarta. Karena semua itu sepenuhnya menjadi hak Kraton Yogya, sebagai entitas badan hukum yang diakui oleh negara. Oleh sebab itu, sikap MK sudah benar dan tidak ikut campur tangan pada siapa yang nantinya akan menjadi Sultan. Tapi siapapun yang menjadi Sultan itulah yang menjadi Gubernur.

"Penentuan siapa yang menjadi Sultan (Raja) itu urusan internal Kraton. MK mengatakan urusan Sultan, siapa yang menjadi Sultan atau tidak, itu urusan internal kraton dan kerabat kraton yang tidak boleh dicampuri oleh orang luar. Karena ibarat itu keluarga ya silahkan, kalau misalnya Kraton menentukan perempuan jadi sultan ya itulah gubernur kan gitu, gitu aja," ungkap Mahfud.

Dengan putusan MK ini,  menurut Mahfud tinggal melakukan  sosialisasi. Termasuk penyesuaian Perdais yang bertentangan dengan putusan MK. "Karena soal teknis administratif, maka Perdais teknis administratif nya harus mengikuti," terangnya.

Sementara itu Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan Parastra Budaya dan Penghageng Tepas Panitikismo Kraton Yogyakarta, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwonoto mengaku, telah menerima dan mendukung hasil keputusan MK putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada perkara 88/PUU-XIV/2016 yang diajukan belasan warga Yogyakarta. Artinya perempuan berpeluang menjadi Gubernur DIY. Dalam putusannya, MK menyatakan kata 'istri' dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana petitum permohonan para pemohon.

"Pasal tersebut sudah jelas. Jadi bisa saja asal gubernur DIY tetap sultan yang bernama dan bergelar Ngarso Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono,"kata Gusti Hadi saat dijumpai di Kompleks Kepatihan, Senin (4/9/2017).

Gusti Hadi menyatakan, keputusan MK tersebut memang membuka peluang gubernur DIY adalah perempuan,  tetapi tidak membuka peluang raja Kraton Yogyakarta adalah perempuan.  Keputusan MK tersebut merupakan ranah calon Gubernur DIY bukan calon raja sehingga berbeda.  Dalam Undang Undang Keistimewaan (UUK)  pasal 1 mengenai ketentuan umum sudah diatur bunyi nama dan gelar Raja Kraton Yogyakarta sebagai acuannya.

"Beliau diangkat menjadi raja menggunakan paugeran tidak asal dideklarasikan saja untuk mengubah nama dan gelar, beliau tahu persis paugerannya.  Masalah sultan sebagai raja bukan wewenang MK,  tidak bisa karena itu mutlak wewenang kraton. Sedangkan syarat calon gubernur memang wewenang pemerintah," tandasnya.

Adik kandung Raja Kraton Yogyakarta ini mengaku rayi-rayi dalem (adik-red)  Sultan HB X lainnya juga menerima putusan tersebut karena merupakan ranah pemerintah, sehingga harus dipilah dengan ranah Kraton Yogyakarta. Tidak bisa kedua ranah yang berbeda tersebit dicampuradukan. Antara ranah kraton dan pemerintahan itu harus dipisahkan dan dibedakan.

Sedangkan saat dimintai tanggapan soal putusan MK, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, belum bisa berkomentar banyak. Karena pihaknya belum mendapatkan dan membaca putusan MK itu secara detail.

"Saya belum membaca secara detail, jadi tidak bisa menjawab dan berkomentar banyak," ujarnya.(Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI