Sultan Minta Bupati Bantul Urus Kasus Intoleransi di Pajangan

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyerahkan penanganan kasus intoleransi pada Bupati Bantul, Suharsono. Menurut Sultan, hal tersebut menjadi kewenangan Bupati sebagai pemimpin Kabupaten Bantul.

Kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Kepatihan Jumat (15/11/2019), Sultan mengaku belum mengetahui informasi yang benar terkait insiden intoleransi yang terjadi di Mangir Lor Pajangan Bantul Selasa (12/11/2019) lalu. Namun begitu, terkait perijinan Sultan berpendapat menjadi kewenangan Kabupaten Bantul.

“Karena saya dapat informasi berbeda-beda tak tahu yang benar yang mana, sik bener sik ndi aku ra ngerti. Kalau ijin dan sebagainya kan yang mengeluarkan Bantul. Saya minta Pak Bupati menangani hal ini. Saya tak tahu apakah itu ada pengajuan tempat ibadah. Itu sepertinya tradisi saja setiap tahun dilakukan,” ungkap Sultan.

Sultan pun meminta Bupati Bantul Suharsono untuk mengurai permasalahan yang terjadi terkait isu intoleransi tersebut. “(Terkait Ibu itu mengaku pemeluk Hindu), itu kewenangan dari kabupaten biar diselesaikan kabupaten kan ada bupatinya,” tandas Sultan.

Sebelumnya diberitakan warga di Mangir Lor Pajangan Bantul menggagalkan upacara doa leluhur yang dilaksanakan umat Budha dan Hindu, Paguyuban Padma Buwana Manggr, Selasa (12/11/2019) lalu. Sesi pertama upacara oleh Pendeta Budha Tantrayana Kasogatan Padma Wiradharma bisa diselesaikan meski warga sudah hilir mudik di tempat upacara doa tersebut dan sempat meminta calon peserta doa yang datang untuk pergi.

Sementara sesi kedua yang sedianya dipimpin Resi Begawan Manuaba dari agama Hindu gagal terlaksana. Mobil Resi Begawan Manuaba dihalangi warga dan diminta pergi dari lokasi.

Warga berdalih, menolak upacara doa karena tidak adanya perijinan resmi. Tak hanya itu, warga juga menilai upacara doa tersebut menyimpang dari ajaran agama. Pun pemilik rumah yakni Utiek dinilai mengingkari pernyataan untuk tak lagi melakukan kegiatan keagamaan di rumah meski diketahui perijinan sudah diajukan sejak lama meski selalu mental di tingkat dusun. (Fxh)

 

 

BERITA REKOMENDASI