Sultan Minta DIY Punya Otonomi Pendidikan

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA (KRjogja.com) – Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta adanya otonomi pendidikan yang lebih luas dan fleksibel. Hal tersebut disampaikan Sultan dalam acara Penandatanganan Berita Acara Serah Terima P2D di Bangsal Kepatihan Selasa (27/9/2016).

 

Sultan mengatakan saat ini kebijakan pendidikan lebih bersifat reaktif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan tujuan pendidikan yakni menghasilkan lulusan sebagai aktor perubahan tatanan masyarakat.

 

"Harusnya kita perlu mengkaji kembali kebijakan strukturisasi kewenangan dalam dunia pendidikan yang semestinya menyatu dan berkesinambungan. Pendekatannya dengan memposisikan secara proporsional tiga jenjang level pendidikan yakni pendidikan nasional, pendidikan daerah dan pendidikan sekolah," terangnya.

Sekolah khususnya di wilayah DIY menurut Sultan harus diberikan otonomi menyesuaikan kultural masing-masing. "Sejak sebelum Republik (Indonesia) kan di DIY sudah ada sekolah, seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah yang punya kultur berbeda, paling tidak ada otonomi bagi mereka bukan hanya sekedar institusi yang mengikuti sistem besar mekanik," ungkapnya lagi.

Undang-Undang Keistimewaan bisa dijadikan payung hukum pemberian otonomi pendidikan bagi DIY. "Harapan saya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat agar pendidikan di DIY ini benar-benar bisa istimewa," pungkas Sultan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI