Sultan Minta Pemkot Konsisten Tertibkan Parkir

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Mencuatnya kembali fenomena parkir ilegal dan tarif yang berlebihan di Kota Yogyakarta menimbulkan keprihatinan bagi sejumlah kalangan. Untuk itu, pihak yang bersangkutan dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta diminta segera menindak tegas dan menertibkan parkir ilegal dan tarif berlebihan sesuai aturan yang berlaku sekaligus menata kembali menajemen perpakiran.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk konsisten dalam melaksanakan aturan yang sudah ada, termasuk berkaitan parkir. Mengingat persoalan parkir, termasuk di sekitar Kraton Yogyakarta sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta. Sehingga urusan menertibkan parkir ilegal di sekitar Kraton Yogyakarta juga menjadi kewenangan Pemkot Yogyakarta.

”Kraton Yogyakarta tidak pernah mengurusi parkir. Dengan begitu, urusan menertibkan parkir ilegal di sekitar Kraton Yogyakarta merupakan kewenangan Pemkot Yogyakarta. Karena Kraton kan bagian dari Kota Yogya. Oleh karena itu saya minta Pemkot konsisten dalam melaksanakan aturan yang sudah ada. Kalau bukan tempat resmi (parkir), ya dikontrol, konsisten saja,” tegas Sri Sultan HB X di Kompleks Kepatihan, Rabu (27/12/2017).

Sultan Telepon Walikota Sultan mengungkapkan, koordinasi berkaitan dengan penanganan parkir antara Pemda DIY dan Pemkot Kota Yogyakarta terus dilakukan. Bahkan Sultan mengaku sudah menelepon Walikota Yogyakarta secara langsung, terkait pelanggaran parkir yang saat ini masih terjadi. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut, pihaknya meminta kepada Pemkot Yogyakarta untuk konsisten dan tegas menjalankan aturan, termasuk soal penertiban kawasan larangan parkir.

”Kalau tidak boleh parkir ya katakan tidak boleh untuk parkir. Dua hari lalu saya sudah menelpon Walikota meminta untuk ditertibkan,” kata Sultan.

Terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi meminta Sekretarian Bersama (Sekber) Kawasan Keistimewaan DIY segera melakukan evaluasi tarif parkir yang dinilai di luar batas kewajaran alias ‘nuthuk’. Sebelumnya pernah mencuat dan menjadi viral di berbagai media sosial mengenai tarif parkir yang tidak masuk akal dan kuliner kaki lima yang harganya mahal sehingga mencoreng citra pariwisata DIY.

”Dari data awal yang ada itu bukan produk tarif parkir yang resmi yang dikenakan Pemkot Yogyakarta, tetapi produk karcis masingmasing individual atau kelompok tertentu. Maraknya tarif parkir yang melebihi regulasi yang ada tersebut harus ditindaklanjuti dan ditertibkan oleh Pemkot Yogyakarta supaya tidak mengganggu aktivitas perekonomian di DIY,” kata Gatot di Bangsal Kepatihan, Rabu (27/12/2017).

Gatot menegaskan tidak hanya sekadar mencoreng citra pariwisata semata, tetapi membuat wisatawan apatis dan enggan untuk berkunjung ke DIY. Mengingat kewenangan perparkiran ada di Pemkot maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masing-masing, maka tindakan tegas merupakan kewenangan mereka masing-masing.

Sementara itu, Pemda DIY arahnya memanfaatkan sarana duduk bersama menyelesaikan persoalan yang ada melalui tim Sekber Kawasan Keistimewaan akan digunakan untuk melakukan langkah-langkah pendekatan Pemkot/Pemkab di DIY.

”Jika Pemkot Yogyakarta tidak siap menertibkan tarif parkir yang liar dan parkir ilegal, kami siap mendorong penyelesaiannya. Jangan lahan parkirnya sebagai kambing hitam, di sini yang di luar batas adalah tarif parkirnya. Lahan parkir disini merupakan salah satu bagian konsep dari penataan kawasan, tetapi yang terjadi orang parkir di situ kemudian ditarif di luar kewajaran, ini menjadi masalah,” ungkap Gatot. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI