Surat Undangan Dicabut, GKR Hemas Tak Boleh Dengarkan Pidato Presiden

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sebuah surat berkop Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) beredari di masyarakat Sabtu (17/08/2019). Mengagetkan, isinya merupakan pencabutan surat undangan bagi senator DIY GKR Hemas untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam sidang bersama DPR-DPD pada 16 Agustus 2019 kemarin.

Dalam surat bernomor HM.02.00/1953/DPDRI/VIII/2019 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jendral DPD RI, Dr Drs Reydonnyzar Moenek tersebut disebutkan bahwa GKR Hemas telah diberhentikan sebagai anggota DPD RI oleh Badan Kehormatan DPD pada 22 Maret 2019 lalu. Karena itu, GKR Hemas dirasa tak memiliki hak untuk hadir dalam sidang bersama DPR-DPD dan surat undangan yang sebelumnya telah dikirim dinyatakan dicabut atau tak berlaku.

“Merujuk keputusan tersebut diatas, dengan telah terkirimnya undangan pada acara Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019, bersama ini kami beritahukan bahwa undangan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikian atas perhatian Ibu diucapkan terimakasih,” begitu tertulis dalam surat yang dikeluarkan pada 15 Agustus 2019 tersebut. 

Baca Juga : 

GKR Hemas Didukung Jadi Ketua DPD RI, Ini Syaratnya

Surat pencabutan undangan tersebut sontak menuai reaksi dari beberapa pihak termasuk Koalisi Perempuan Indonesia yang menilai Badan Kehormatan DPD RI melakukan prosedural yang cacat hukum dengan melakukan pemecatan secara tertutup dan cacat logika demokrasi.

“Kami mendesak BK DPD RI mencabut keputusan pemberhentian GKR Hemas dan menyampaikan permintaan maaf. Setjen DPD RI juga harus menyatakan pencabutan undangan tersebut adalah keputusan yang salah,” terang Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartikasari melalui rilis pada wartawan. (Fxh) 

BERITA REKOMENDASI