Tak Ada Wilayah RT di Yogya Masuk Zona Merah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya memilih pembentukan posko di tingkat kelurahan untuk koordinasi, pengawasan sekaligus evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. Meski demikian tingkat RT tetap memiliki gugus tugas yang aktif memonitor kondisi wilayahnya.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku pihaknya sudah menerbitkan instruksi Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pedoman PPKM berbasis mikro. ”Pos komando atau posko ini dibentuk di tingkat kelurahan. Tetapi untuk supervisi dan pelaporan dari tiap kelurahan, dibentuk lagi posko tingkat kemantren,” tandasnya.

Pembentukan posko di tingkat kelurahan lantaran di Kota Yogya tidak ada RT dengan status zona merah. Sesuai ketentuan, RT zona merah memiliki kriteria jika terdapat 10 rumah di areanya dengan konfirmasi positif dalam tujuh hari terakhir.

Sehingga perlakuannya juga lebih ketat seperti menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum kecuali sektor esensial. Selain itu melarang kerumunan lebih dari tiga orang serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat.

”Makanya kalau di tingkat RT tidak ada statusnya zona merah. Tetapi kita tarik di tingkat kelurahan, yang saat ini tercatat ada lima wilayah dengan risiko tinggi hasil kajian epidemiologi. Pada PPKM Mikro, upaya pengendalian di sana harus lebih ketat untuk menekan potensi penularan,” urai Haryadi.

Lima kelurahan yang masuk dalam zona merah atau risiko tinggi tersebut ialah Gowongan, Ngampilan, Pandeyan, Suryodiningratan dan Kricak. Bentuk pengendalian antara lain memperkuat testing dan skrining hingga membatasi jumlah jemaah peribadatan.

Lurah Gowongan Gunawan Wibisono, mengaku saat ini sebenarnya hanya terdapat lima kasus aktif yang terkonfirmasi Covid-19. Dirinya juga merespons status zona merah tersebut dengan memperkuat koordinasi di tingkat RT. Terutama agar gugus tugas di RT aktif melaporkan ke kelurahan jika ada warganya yang mengalami gejala sakit. ”Karena status masuk zona merah, ada bantuan dari kepolisian untuk penyemprotan disinfektan di wilayah,” katanya.

Gunawan menjelaskan, sebelum PPKM basis mikro bergulir, wilayahnya sudah memiliki pola komunikasi yang cukup bagus. Bahkan warga justru merasa takut jika tidak lapor terkait kondisi di wilayahnya. Sehingga warga menjadi terbuka serta selama ini tidak ada penolakan atau stigma negatif terhadap korban Covid-19.

Bagi yang melakukan isolasi mandiri di rumah, suplay kebutuhan pokoknya pun dibantu oleh komunitas di tingkat RW. Meski demikian, salah satu kendala dalam pelaksanaan PPKM basis mikro adalah pengawasan di ruang publik.

Salah satunya di kawasan Tugu yang banyak didatangi wisatawan dari luar daerah. Oleh karena itu pengawasan di ruang publik membutuhkan dukungan personel dari gugus tugas di atasnya.

”Kalau pengawasan di wilayah RT atau RW masih bisa terkontrol. Kami sudah siap 100 persen menjalankan instruksi walikota dengan kebersamaan di wilayah,” katanya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI