Tak Mampu Kelola Trans Jogja, Komisi B Minta Dirut PT AMI Mundur

YOGYA, KRJOGJA.com – Komisi B DPRD DIY memanggil PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku otoritas pengelola Trans Jogja, Selasa (3/12/2019) siang. Dewan meminta penjelasan terkait permasalahan yang disorot masyarakat tentang pelayanan Trans Jogja beberapa waktu terakhir. 

Ketua Komisi B, Danang Wahyu Broto menyebut kecelakaan yang terjadi hingga membawa korban meninggal dunia di simpang empat UPN beberapa hari lalu hanya puncak gunung es pengelolaan tak maksimal Trans Jogja. Komisi B menurut dia menangkap adanya ketidakberesan manajerial dari PT AMI yang memiliki cukup banyak tanggung jawab di bidang kearsipan, pariwisata dan transportasi publik. 

“Kecelakaan kemarin seperti teori gunung es, hanya puncak saja karena ada sesuatu di manajemen yang tidak beres. Kami fokus pada manajerialnya dan usulkan pada Gubernur DIY harus ada perubahan di manajemen PT AMI. Kami minta dirutnya diganti, kalau berkenan mundur sebagai tanggung jawab publik, kalau tidak ya diganti,” ungkapnya pada wartawan. 

Ada beberapa hal yang disoroti Komisi B diantaranya belum maksimalnya kinerja aset daerah, transportasi publik yang tak maksimal dan belum terlihatnya kinerja PT AMI di sisi pariwisata. “Kami komisi B mengusulkan ganti manajemen. Ini tanggungjawab pemerintah untuk memebenahi transportasi publik,” tandas Danang. 

Komisi B menurut Danang sudah memiliki rencana kedepan untuk melibatkan Trans Jogja dalam pembangunan transportasi publik di DIY. Hanya saja, kondisi saat ini sedikit banyak mempengaruhi arah kebijakan yang nantinya hendak diambil. 

“Pengelolaan harus kapable dulu. Ini PR Komisi B untuk menguatkan, apakah mungkin jangan hanya 2 direktur tapi di tiap bidang ada sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu kalau kami nomer kesekian lah, terpenting kewajiban menyelesaikan masalah transportasi publik dulu paling penting,” tandas Danang. 

Terpisah, Kepala Ombudsman RI DIY Budi Masturi menyebut ada temuan menarik terkait head time antar bus trans jogja yang tak pernah dievaluasi dalam tiga tahun terakhir. Hal tersebut membuat para pramudi secara tak langsung berlomba mengejar waktu di jalan dan berimbas pada sisi keselamatan serta kenyamanan. 

“Temuan yang kami dapatkan, tidak ada kejar setoran atau poin, namun memang ada fakta head time tiga tahun terakhir belum dievaluasi padahal ada banyak perubahan seperti kepadatan jalan raya dan kemacetan. Kami minta PT AMI untuk jelaskan pengelolaan mulai manajemen, SDM hingga manajemen resikonya,” ungkap Budi. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI