Tanah Rampasan Negara Rp 19,95 M Dulu Milik Juru Masak dan Perawat Kuda Kraton

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Gubernur DIY yang juga Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB X menceritakan asal usul tanah di kawasan Langenastran dan Patehan Kraton yang dikembalikan KPK pada Pemda DIY hasil rampasan dari kasus simulator SIM Irjen Pol Djoko Susilo. Sultan mengungkap tanah tersebut dahulu diberikan menjadi hak milik oleh Kraton kepada abdi dalem.

Sultan mengungkap kawasan Patehan dulunya dihuni oleh abdi dalem Kraton Yogyakarta bagian konsumsi. Sementara Langenastran merupakan hunian bagi prajurit dan keluarganya yang ada di sekeliling Sultan.

Baca juga :

Tanah Rampasan Rp 19,95 M Kasus SIM Joko Susilo Diberikan ke Pemda DIY
KPK Challenge, Pegawai Lupa Kembalikan Helm Saat Pinjam Langsung Potong Gaji

“Patehan dahulu merupakan tempat para abdi dalem yang pekerjannya menyediakan konsumsi di Kraton. Sementara Langenastran jelas itu prajurit di sekeliling Sultan. Kalau di utaranya, ada Gamelan yakni tempat hunian gamel atau perawat kuda Kraton,” ungkap Sultan usai pemberian simbolis hasil rampasan negara di Kepatihan, Rabu (04/09/2019).

Di Gamelan menurut Sultan dahulu dijadikan tempat pertemuan Sri Sultan HB IX dengan intelijen tentara Indonesia dalam misi mempertahankan kemerdekaan. Di salah satu warung sate menurut Sultan, HB IX berbincang dan menyampaikan informasi pada pemimpin pasukan yang ada di luar Kota Yogyakarta.

“Itu tempat pertemuan antara Suargi (mendiang) HB IX dengan pasukan kita di dalam dan luar kota. Di sana pertemuan, di lokasi warung sate Puas yang catnya masih sama warna ijo itu,” sambung Sultan.

Sementara terkait berpindah tangannya sertifikat tanah di kawasan tersebut, Sultan menilai sangat mungkin dilakukan oleh ahli waris abdi dalem yang sebelumnya mendapatkan sertifikat hak milik. “Di dalam beteng rata-rata memang Sultan Ground tapi abdi dalem diberikan hak milik sertifikat. Lalu ganti waris mungkin dijual itu bisa terjadi. Statusnya bukan tanah Kraton tapi tanah Kraton yang diberikan pada abdi dalem,” sambung Sultan.

Dua bidang tanah dan bangunan hasil rampasan KPK senilai total Rp 19,95 miliar tersebut nantinya akan dijadikan ruang publik bagi komunitas, seniman dan budayawan Yogyakarta sekaligus memastikan kelangsungan budaya Yogyakarta. “Bangunan dimanfaatkan untuk komunitas, kita lihat potensinya. Komunitas di sana butuh ruang untuk bertemu. Ini kita akan diskusikan lebih jauh, apakah hanya memanfaatkan saja karena belum tentu mereka mampu maintenance. Terpenting bisa dilakukan dan tetap milik Pemda DIY,” pungkas Sultan. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI