Tangani Covid, Pemerintah Diminta Tak Hanya Cari Solusi Instan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Jumlah hutang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp 6.074,56 trilyun yang sebagian digunakan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19. DPR RI pun meminta pemerintah mengalokasikan dana untuk tenaga kesehatan yang sudah bekerja susah payah sejak awal pandemi.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan saat ini situasi ekonomi memang terbilang masih berat. Januari ini, pemerintah sudah mengirimkan surat pada DPR untuk meminta revisi APBN, yang biasanya baru disampaikan pada semester pertama bulan April.

“Situasi ini tidak menggembirakan dan harapannya pemerintah bisa semakin cerdas mencari solusi. Program yang dikerjakan harus yang prioritas, bukan seperti saat normal kemarin. Harapannya tak hanya cari jalan keluar dari hutang. Tahun 2020 lalu sudah 1000 trilyun dan 2021 ini hampir sama 1000 trilyun. Ini jangan kemudian jadi jalan keluar instan,” ungkapnya, Sabtu (23/01/2021).

DPR menurut Sukamta tak mempermasalahkan adanya revisi APBN karena kondisi yang memang masih sulit saat ini. Namun, pemerintah diminta semakin serius menangani pandemi termasuk memberikan perlindungan dan tunjangan pada tenaga kesehatan.

“Dana Covid ini harapan kami bisa diturunkan karena rumah sakit kesulitan jalan. Dana ini perlu segera diturunkan dari pusat sehingga di bawah operasionalnya jalan. Nakes kita juga demikian, sejak awal sudah berjibaku dan kini sangat kelelahan. Harapan kami pemerintah memberikan tunjangan yang layak untuk nakes,” sambung dia.

Kebijakan pemerintah membentuk herd immunity menurut Sukamta memang sudah dilakukan melihat fakta yang terjadi. Namun begitu, pemerintah perlu mempersiapkan sistem kesehatan memadahi untuk penanganan pasien.

“Kebijakan untuk membuat ekonomi tetap jalan, masyarakat aktivitas, artinya kan ini pemerintah menerapkan herd imunity. Membiarkan masyarakat kebal sendiri. Yang tahan hidup, yang tak tahan yasudah. Nah, kewajiban pemerintah ya menyiapkan sistem kesehatan yang memadahi agar yang sakit bisa berobat dengan baik. Ini tidak mudah tapi harus dilakukan pemerintah. Jangan juga hanya mengandalkan vaksin, saat ini baru 2 juta dari 400 juta yang kita dapatkan,” sambung legislator dapil DIY ini. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI