Tangani Terorisme, DPR Dinilai Sponsori Penyimpangan UU TNI

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dalam forum konsultasi DPR dan Pemerintah belum menunjukkan kemajuan signifikan untuk memastikan integritas criminal justice system dan penanganan tindak pidana terorisme secara adil dan akuntabel. DPR dan pemerintah masih belum mampu membuat batasan yang jelas tentang definisi terorisme, level terorisme yang membutuhkan pelibatan TNI, batasan keterlibatan TNI, sehingga berpotensi menjadikan TNI sebagai penegak hukum, yang justru bertentangan dengan sistem hukum pidana Indonesia.

Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi mengatakan isu tentang lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas TNI, adanya sumber anggaran daerah, serta potensi benturan dengan aparat penegak hukum akibat kerancuan substansi, belum mendapatkan perhatian serius DPR. Padahal menurut dia, tugas DPR khususnya komisi I adalah memastikan UU 34/2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten untuk menopang profesionalisme TNI.

“Komisi I DPR ini mitra TNI, tugasnya adalah memastikan UU 34/2004 tentang TNI dijalankan secara konsisten untuk menopang profesionalisme TNI. Melalui forum konsultasi pembentukan R-Perpres ini, kami menilai Komisi I DPR justru mensponsori penyimpangan UU TNI, khususnya terkait dengan ketentuan operasi militer selain perang (OMSP),” ungkapnya melalui siaran pers tertulis, Rabu (07/10/2020).

Komisi I menurut Hendardi mendorong keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka criminal justice system yang justru merupakan pengingkaran terhadap integritas sistem hukum nasional. TNI secara tegas disebutkan bukanlah penegak hukum.

“Karena itu pelibatannya dalam penanganan terorisme hanya terbatas pada jenis dan level terorisme yang spesifik. Oleh karena itu, konsultasi DPR dan pemerintah harus dilakukan terbuka dan kembali menghimpun masukan publik secara serius. Komisi I DPR harus berhati-hati membahas R-Perpres ini, karena berpotensi merusak sistem hukum Indonesia,” tegasnya.

Jika diperlukan, Setara berpendapat seharusnya DPR RI dapat mengembalikan Rancangan Perpres tersebut kepada pemerintah untuk dapat diperbaiki kembali sebelum dibahas lebih lanjut. “Ini penting agar DPR justru tidak seperti mensponsori penyimpangan UU TNI,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI