Tanggap Darurat DIY Bakal Diperpanjang

YOGYA, KRJOGJA.com – Keputusan pemerintah pusat terkait perubahan nama Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, tidak terlalu dipersoalkan Pemda DIY. Apalagi pemerintah pusat sudah memastikan tidak akan ada perubahan terkait struktur organisasi atau pun tugas yang diemban.

Semua itu diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan sudah ditandatangani Presiden Jokowi. “Kalau soal perubahan tersebut secara detailnya aku durung ngerti, karena semua itu kebijakan pusat, jadi kita tunggu saja nanti,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kompleks Kepatihan, Selasa (21/7).

Sedang saat dimintai tanggapan soal status tanggap darurat yang masih diberlakukan di DIY sampai 31 Juli mendatang. Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengisyaratkan akan memperpanjang status tanggap darurat di DIY apabila pertumbuhan kasus Covid-19 masih terjadi (tinggi). Status tanggap darurat tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19. Pihaknya khawatir apabila status tanggap darurat diakhiri, penanganan kesehatan akan terlalu lama karena harus menggunakan mekanisme lelang.

“Kalau status ini dicabut maka setiap pengadaan untuk kesehatan harus melalui lelang. Selama kita masih ada yang kena Covid-19 di rumah sakit ya dalam keadaan darurat, kemungkinan akan tetap saya lakukan. Mosok masih ada yang sakit dan harus diobati, bilang ‘nanti dulu ya tunggu, nunggu saya lelang dulu’ kan ndak mungkin.” ungkap Sultan.

BERITA REKOMENDASI