Tantangan – Peluang dalam Integrasi Pertanahan dan Tata Ruang

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Berdasar Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 308 Tahun 2019, ditemukan persentase Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) RTRW DIY dengan RTRW Kabupaten/Kota di DIY sebesar 63,17 persen. Pasalnya, PITTI tersebut masih menggunakan Perda DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang RTRW DIY Tahun 2009-2029.

“Pada 6 Oktober 2020 dilakukan rapat daring antara Pemda DIY yang diwakili Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI untuk menyelesaikan tumpang tindih antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang dilakukan melalui simulasi PITTI DIY menggunakan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039. Simulasi tersebut menghasilkan penurunan persentase tumpang tindih tatakan di DIY sebesar 25,06 persen,” kata Kepala DPTR DIY Krido Suprayitno, Minggu (29/11).

Hasilnya lanjut Krido, persentase tumpang tindih antara RTRW DIY dengan RTRW Kabupaten/Kota di DIY menjadi 38,11 persen dengan perincian Bantul 6,65 persen, Gunungkidul 15,70 persen, Kota Yogyakarta 0,24 persen, Kulonprogo 10,07 persen dan Sleman 5,45 persen. Proses revisi RTRW di tingkat Kabupaten/Kota yang sekarang sedang berjalan, akan berkontribusi besar dalam penurunan tumpang tindih yang masih terjadi.

“Hasil simulasi tersebut membuktikan efektifitas dari revisi Perda RTRW DIY dalam menurunkan persentase tumpang tindih. Semoga dengan penyelesaian permasalahan tumpang tindih yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti legitimasi hukum, penghormatan hak-hak masyarakat, penjaminan kepastian berinvestasi dan memperhatikan pembangunan berkelanjutan ini dapat memberikan dampak positif bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi pemanfaatan ruang secara kompak dan dinamis,” ungkap Krido.

BERITA REKOMENDASI