Tarif Parkir Kawasan Premium Dapat Pengawasan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Berlakunya tarif parkir baru khususnya yang berada di kawasan I atau premium tetap mendapat pengawasan. Apalagi parkir di tepi jalan umum masih konvensional dan belum menggunakan alat penghitung durasi. Sehingga penentuan tarif progresif perlu dicermati oleh pengguna jasa.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Agus Arif Nugroho, menyebut sejauh ini pengguna jasa parkir juga belum sepenuhnya optimal. “Selama pandemi, pengguna jasa cenderung tidak berlamalama berada di suatu tempat. Tidak sampai berjam-jam. Jika kebutuhan terpenuhi, biasanya langsung kembali. Sehingga tarif parkir yang dibayarkan masih di harga rendah,” jelasnya.

Kenaikan tarif parkir, imbuh Agus, hanya berada di kawasan I atau premium. Di antaranya di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro dan sirip-siripnya, Jalan Urip Sumoharjo serta Jalan Prof Yohanes. Baik di tempat khusus parkir maupun tepi jalan umum, diberlakukan tarif progresif yang dihitung perjam setelah dua jam pertama.

Sementara untuk kawasan II dan III, tidak ada perubahan dari sisi tarif, kecuali tempat khusus parkir yang diterapkan tarif progresif. Salah satu pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan ialah penerbitan karcis dengan tarif yang jelas.

“Kalau di situ tarifnya Rp 2.000 namun diminta membayar Rp 5.000 misalnya, ya jangan mau. Kawasan II dan III tetap sama. Sosialisasi sudah kami lakukan melalui media sosial. Selama Covid-19 kami kesulitan mengumpulkan orang,” tandasnya.

Terkait upaya penertiban, pihaknya masih melakukan konsolidasi dengan Sat Pol PP Kota Yogya selaku penegak perda. Hal itu juga diakui Komandan Sat Pol PP Kota Yogya Agus Winarto. Dirinya menyebut, pelanggaran tarif parkir tidak akan pernah ditoleransi. Apalagi jika ada oknum juru parkir yang melakukan aksi nuthuk.

“Kami juga butuh masukan dari pengguna jasa jika ada dugaan tarif yang tidak sesuai. Ketika akan menindak, kami juga komunikasi dengan Dinas Perhubungan,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi mengaku alat penghitung durasi sangat dibutuhkan untuk menentukan tarif progresif. Pada era transparansi, pungutan yang berkaitan dengan layanan jasa tidak bisa hanya berdasarkan asumsi melainkan harus dilandasi dasar hukum.

Pemkot sejauh ini juga sudah memetakan beragam sistem untuk penerapan parkir digital. Salah satu yang akan dikembangkan ialah dengan penempatan barcode atau ‘QR Code’ di setiap lokasi parkir. Pengguna cukup memindai kode tersebut ketika menitipkan kendaraan, dan kelak ketika selesai sudah bisa terlihat durasi waktu dan tarifnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI