Tax Amnesty Membuat Rakyat Resah

YOGYA (KRjogja.com) – Keresahan yang mucul di masyarakat kalangan bawah akibat pelaksanaan progam amnesti pajak, bisa kembali pulih (sirna), hanya apabila pemerintah memberi bukti bahwa tax amnesty yang dihadirkan tak lain untuk menarik kembali dana besar milik konglomerat/pengusaha yang selama ini disimpan di luar negeri (repatriasi). Meskipun Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Per-11/PJ/2016 untuk meredam suasana, namun tanpa ada bukti nyata dari pemerintah, masyarakat akan tetap resah.

"Tax amnesty itu identitasnya adalah repatriasi, maka sudah seharusnya fokus pemerintah adalah mengembalikan dana besar milik pengusaha/konglomerat yang terparkir di luar negeri, ke dalam negeri. Bukan malah membidik pajak rakyat di dalam negeri," terang Wakil Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM Muhammad Edhie Purnawan PhD saat dihubungi KRjogja.com, Rabu (31/8/2016) malam.

Edhie menilai, upaya pemerintah untuk mengajak para pemilik dana menaruh uangnya ke dalam negeri lewat program pengampunan pajak, belum berjalan optimal. Dari perbincangannya dengan beberapa konglomerat, banyak yang belum yakin dengan pemerintah terutama kepastian hukum. "Para konglomerat itu mikirnya cuma satu, yakni soal kepastian hukum, dan itu dinilai masih belum meyakinkan mereka," terangnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak menjamin kerahasiaan data para konglomerat, namun mereka masih memandang UU tersebut hanya hitam diatas putih yang belum terbukti dalam praktiknya. Untuk itu diperlukan pendekatan lain (komunikasi) dari pemerintah yang tidak biasa untuk meyakinkan para pengusaha/konglomerat. (R-2)

BERITA REKOMENDASI