Terapkan PPKM Darurat, DIY Tunggu Pusat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY mengikuti rapat daring bersama pemerintah pusat yang dimpimpin Luhut Binsar Pandjaitan, Selasa (29/06/2021) siang. Muncul wacana pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang kemungkinan besar diberlakukan 3 Juli mendatang.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X memimpin langsung tim DIY yang mengikuti rapat bersama Sekda DIY, Kepala Dinas Kesehatan serta Kepala Pelaksana BPBD DIY. Beberapa hal dibahas khususnya terkait pemberlakuan PPKM Darurat.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengungkap PPKM Darurat menjadi upaya penanggulangan penularan virus sesuai standar WHO. Nantinya, petunjuk teknis akan disampaikan Presiden Jokowi, di mana daerah memberikan masukan terkait pemberlakuan PPKM Darurat itu.

“Tadi DIY memberikan masukan juga terkait pemberlakuan PPKM darurat ini, Pak Gubernur menyampaikan agar pengetatan bisa dilakukan menyeluruh (tidak hanya satu titik lokasi, misal mall). Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain. Namun terkait pelaksanaan kami masih menanti dari pusat,” ungkap Aji melalui pernyataan tertulis yang disampaikan pada wartawan.

Di sisi lain, berbagai upaya dilakukan Pemda DIY untuk mengurai masalah lonjakan kasus positif yang dalam beberapa hari menyentuh angka lebih dari 800 kasus perhari. DIY menyiapkan tambahan shelter yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri serta berupaya meminta rumah sakit menambah kapasitas bed perawatan pasien Covid.

“Kita sudah dapat tambahan lokasi rumah sakit Respati di Maguwoharjo, bisa tambah 11 ICU dan 30 kamar non ICU. Kota juga difasilitasi kembangkan Jalan Veteran Pusat Diklat Kemensos diijinkan untuk shelter juga rumah sakit lapangan, Pemkot akan operasikan lewat RSUD setempat. Kita juga siapkan tambahan tenda dan bed yang nanti bisa dipasang di rumah sakit yang ada, agar kita tak kesulitan nakes dan peralatannya. Kita juga sudah survei Gemawang semoga bisa dimanfaatkan melengkapi 39 shelter baru yang ada di desa. Akomodasinya, Pemda DIY melalui Dinsos mulai Juli siap memberikan permakanan agar bisa lebih ringan untuk kabupaten/kota,” tandas Aji.

Di sisi lain, vaksinasi terus berupaya dilakukan dengan pedoman baru, yakni menyesuaikan jumlah vaksin tak lagi syarat KTP domisili. Hal tersebut untuk memfasilitasi masyarakat agar mudah melakukan vaksin demi membentuk kekebalan komunal.

“Kami juga rencanakam vaksinasi usia 12-17 tahun yang sudah diperbolehkan dari Kementrian Kesehatan. Kita tunggu ketika sudah siap maka bisa dilakukan vaksinasi pelajar lewat sekolah,” pungkas dia. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI