Terbukti Manipulasi SKTM, Orangtua Bisa Terancam Pidana

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Ombudsman RI Perwakilan DIY mendesak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kadisdikpora) DIY dan Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak untuk orangtua pengguna Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dengan manipulasi data sehingga sasaran SKTM tidak tepat pada masyarakat membutuhkan. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masthuri mengatakan selama ini akurasi data SKTM masih sangat rentan keliru. Pasalnya, penerbitan SKTM tidak dilengakpi dengan  mekanisme verifikasi data yang mendalam. 

“Karena itu Ombudsman RI Perwakilan DIY meminta Kadisdikpora DIY dan Kab/Kota di DIY untuk mempertimbangkan membuat instrumen "Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak" yang harus ditandatangani orangtua pengguna SKTM. Apabila nantinya ditemukan data SKTM yang tidak sesuai, mereka harus siap bertanggungjawab secara pidana,” ungkapnya Jumat (6/7/2018). 

Budhi mengatakan meski saat ini terkesan sudah cukup terlambat namun instrumen surat tersebut bisa digunakan sesaat setelah pengumuman penerimaan. “Nantinya seluruh orang tua yang anaknya di terima melalui jalur SKTM agar menandatangani Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak, seluruh orangtua yang ikut jalur tersebut diundang,” sambungnya. 

Ombudsman RI sendiri menurut Budhi memiliki konsern untuk memastikan jalur SKTM benar-benar dinikmati masyarakat kalangan tidak mampu. Pihak Ombudsman pun akan melakukan penelusuran lebih mendalam terkait adanya indikasi dugaan manipulasi data yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jalur SKTM. 

“Kami memantau dari kanal-kanal informasi muncul indikasi hal tersebut. Kami akan melakukan pantauan lebih mendalam dan meminta dinas mewujudkan surat tersebut,” pungkasnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI