Terkait Ganti Rugi Pemkab Kulonprogo Belum Mau Terima, Kenapa?

YOGYA (KRjogja.com) – Adanya perbedaan pemahaman terhadap peraturan perundangan terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menjadikan Pemkab Kulonprogo belum bersedia menerima ganti rugi aset terdampak pembangunan bandara internasional baru di Temon. Khususnya untuk fasilitas umum (Fasum) pada lahan yang dipakai sebagai jalan umum.

Perbedaan pendapat itu muncul karena BPN DIY tetap berpegang pada PP No 71/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Utamanya Pasal 82 dinyatakan bahwa ganti rugi lahan tidak diberikan pada instansi pemerintah maupun BUMN. Namun Pemkab Kulonprogo tak sepenuhnya bisa menerima pendapat BPN DIY. Untuk mencapai titik temu, akan dibahas dengan melibatkan instansi terkait pada 28 Desember mendatang.

"Kami belum sepenuhnya bisa menerima soal alasan tanah yang ada di jalan, tapi tidak diberikan ganti. Karena tanah baru akan diberikan pengganti apabila ada bangunannya. Kami kurang setuju dengan cara penilaian seperti itu yang berakibat Pemkab Kulonprogo tidak memperoleh ganti rugi. Di sisi lain, jika diganti uang juga tidak memungkinkan. Sehingga yang memungkinkan jika diganti tanah, bangunan atau bentuk relokasi," terang Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulonprogo Rudiyatno di Kantor BPN DIY, Jumat (23/12/2016).

Menurut Rudiyatno, sejumlah lahan yang tidak mendapatkan ganti rugi diprediksi senilai Rp 2,5 miliar, dengan jumlah ruas sekitar 25 bidang. Pihaknya belum bersedia menerima ganti rugi aset karena menggunakan dasar PP No 27/2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Regulasi itu mengatur bahwa pelepasan dari tanah Pemda bisa dilakukan dengan penjualan, tukar menukar, hibah dan ganti rugi bentuk lainnya. Artinya, jika dilepas melalui penjualan maka alasannya harus jelas, apakah aset tersebut tidak dipakai atau sudah tidak memiliki nilai ekonomis.

Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Perdananto Ariwibowo mengatakan, pembayaran ganti rugi kepada warga perorangan yang terdampak pembangunan bandara di Kulonprogo sudah selesai semua dua pekan lalu. Pembayaran ganti rugi tinggal menyisakan instansi, BKD dan konsinyasi oleh pengadilan yang diharapkan segera selesai.

"Kami dan banyak pihak sangat berharap pembayaran ganti  rugi lahan bandara ini cepat selesai dengan tidak menyisakan masalah. Kita targetkan penyelesaian ini secepatnya terutama yang menangani tanah instansi dan tanah kas desa. Kalau konsinyasi pengaturannya ada pada pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung (MA) nantinya," tutur Ariwibowo. (Ira/Ria)

BERITA REKOMENDASI