Terlambat Bayar PKB Tidak Dikenai Denda

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Selama pandemi Covid-19, tidak ada sanksi denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), baik sepeda motor maupun mobil. Dispensasi tersebut diberlakukan hingga akhir Desember 2021.

Meski demikian, masyarakat diimbau agar membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Pembayaran pajak secara tepat waktu sesungguhnya memudahkan masyarakat untuk mengalokasikan dana, sehingga tidak ‘kemrungsung’ jika sudah sampai pada batas waktu pembayaran.

Demikian disampaikan Kasie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda DIY AKP Maryanto SH, Selasa (31/08/2021). Hal tersebut perlu disampaikan agar masyarakat tidak bingung dalam menyikapi situasi, terutama berkaitan dengan pandemi Covid-19, termasuk diterapkannya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Terkait hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa tidak ada sanksi administratif terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Maryanto menjelaskan ditiadakannya sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor selaras dengan Pergub DIY Nomor 62 tahun 2021 tentang Penghapusan Perubahan Keempat Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. “Perpanjangan mengenai pembebasan sanksi denda tersebut berlaku hingga 31 Desmber 2021,” ujar Maryanto.

Mengenai animo masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, baik perpanjangan tahunan dan lima tahunan selama pandemi Covid-19, Maryanto menjelaskan terjadi penurunan sekitar 7,5 persen dibanding sebelum masa pandemi Covid-19. Hal itu dianggap wajar karena selama pandemi Covid-19, baik pemerintah pusat maupun daerah mewajibkan semua pihak menaati protokol kesehatan (prokes) demi mencegah penyebaran virus korona.

Maryanto menjelaskan, pihaknya tetap mengharuskan masyarakat yang datang ke Ditlantas Polda DIY menaaati prokes, mulai dari penggunaan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan menjauhi kerumunan. Demikian pula petugas yang melakukan pelayanan, juga wajib mematuhi prokes ketika melayani masyarakat. Jika ada petugas yang tidak menaati prokes, nantinya akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI