Ternyata Picu Deviasi Keuangan Triwulan III 2016 di Wilayah DIY

YOGYA (KRjogja.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus mendorong kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DIY serta Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten di DIY pada triwulan akhir atau IV 2016 bisa ditingkatkan.  Pemda DIY selama ini telah mendapatkan nilai rapor terbaik atau klasifikasi A pada pertanggungjawaban ke pusat, untuk itu harus dipertahankan dan ditingkatkan klasifikasinya.

"Saya berharap kinerja SKPD serta Kabupaten dan Kota di DIY pada triwulan selanjutnya bisa meningkat. Dengan peningkatan klasifikasi ini tentu akan lebih ketat, tidak hanya untuk eselon 2 dan 3, tapi juga sampai eselon 4," ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di sela-sela Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan III Tahun 2016 di Inna Garuda Hotel, Selasa (15/11/2016).

Sultan HB X mengatakab bagi SKPD atau Pemkot/Pemkab di DIY yang mendapatkan rapor merah, dirinya tetap akan memberikan 'punishment' dengan tingkapan serapan terendah. Hukumannya yang diberikan harus ada perbaikan kedepan dan saya kasih waktu dua tahun. Selain itu peningkatan klasifikasi yang dilakukan harus diikuti dengan peningkatan pelayanan dan pembangunan baik dari kabupaten dan kota serta SKPD di DIY.

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto mengungkapkan, adanya kebijakan efisiensi terkait dengan sejumlah program kegiatan pada tahun 2016 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi deviasi keuangan pada triwulan III. Selain itu adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim (cuaca basah) secara tidak langsung menjadi faktor yang menekan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian output. Diantaranya keterlambatan pelaksanaan konstruksi embung batur dan penguatan tebing Sungai Opak. Sementara itu di Dinas Pertanian DIY dar 10 kegiatan hibah hanya dua yang bisa dilaksanakan. Hal itu terjadi karena masih adanya persepsi yang belum sama terhadap pelaksanaan Pergub 60 tahun 2015.

"Meski adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat tidak sampai menganggu program-program yang ada di Pemda DIY, tapi kami tetap dituntut cermat dalam membuat perencanaan. Salah satunya dengan membuat skala prioritas. Bahkan berkaitan dengan kebijakan efisiensi tersebut, Pemda DIY berhasil melakukan pemangkasan anggaran sampai Rp 117 miliar," terang Tavip Agus Rayanto.

Lebih lanjut Tavip menambahkan, meski terjadi efisiensi di sejumlah kegiatan tapi secara prinsip program-program yang sudah direncanakan oleh Pemda DIY bisa dilaksanakan dengan baik. Semua itu terwujud tidak lepas dari peran aktif dan sinergitas dari sejumlah pihak. Walaupun tidak bisa dipungkiri terjadi gejala penurunan produksi perkebunan karena rendahnya produksi komoditas karena pengaruh kemarau basah (tembakau, tebu dan kakao). (Ira/Ria)

BERITA REKOMENDASI