Tertib Pertanahan dan Tata Ruang Dalam Rangka Optimalisasi Reforma Agraria di DIY

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRjogja.com – Pemda DIY telah mengantisipasi perubahan regulasi di berbagai sektor dengan meningkatan pelayanan kepada masyarakat pada bidang pertanahan dan tata ruang. Peringatan Hari Agraria Nasional 2021 yang jatuh pada 24 September ini merupakan momentum strategis Pemda DIY melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) dalam mengadakan kegiatan lintas pemangku kepentingan beserta masyarakat secara periodik.

“Pada 2019 dan 2020 telah dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan tanah desa di 28 desa sasaran berdasarkan Izin Gubernur DIY. Pengawasan dan monitoring terhadap kesesuaian pemanfaatan tanah desa sebanyak 130 Izin Gubernur DIY tersebut, tersebar di empat kabupaten di DIY berupa pemanfaatan untuk pendidikan (35 izin), ekonomi/bisnis (19 izin), digunakan desa sendiri (34 izin) dan umum (42 izin),” urai Kepala DPTR DIY Drs Krido Suprayitno SE MSi, Kamis (23/9).

Ditambahkan, Izin gubernur yang telah dikeluarkan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan turunan dari Perda Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pengaturan pemanfaatan tanah desa ini sebagai pedoman penatausahaan administrasi pemanfaatan tanah desa. Jenis tanah desa yang diatur dalam pergub ini terdiri dari tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem dan tanah untuk kepentingan umum. Dalam pengajuan izin pemanfaatan tanah desa tersebut, rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang menjadi salah satu persyaratan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Sedang pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten diatur melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Masyarakat/institusi yang akan memanfaatkan tanah dimaksud dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam rangka tertib pertanahan melalui verifikasi dari Dinas PTR DIY sebelum izin tertulis diterbitkan dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten,” sambungnya.

Selain urusan pertanahan, Dinas PTR DIY kini juga tengah melakukan sejumlah agenda dalam rangka menuju tertib tata ruang sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering disebut UUCK. Pada UU tersebut terdapat beberapa perubahan dalam hal mekanisme rekomendasi tata ruang, antara lain integrasi tata ruang (ruang udara, ruang darat, dan ruang laut), penyederhanaan produk rencana tata ruang (RTR), percepatan penyusunan dan penetapan RTR serta kemudahan dalam perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

BERITA REKOMENDASI