Tiga Penambang Tanah Urug Ilegal di Wukirsari Ditangkap

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY merilis tiga tersangka kasus dugaan penambangan ilegal di Wukirsari Imogiri Bantul, Kamis (01/08/2019). DW (52), WT (22) dan EA (30) pun diancam hukuman 10 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Ditreskrimsus Polda DIY, Kombes Polisi Tony Surya Putra SIK MH mengungkap pihaknya telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sejak 12 Juli 2019 lalu. Hasilnya, tiga orang dinaikkan statusnya sebagai tersangka setelah polisi mengumpulkan cukup alat bukti.

“DW ini bertindak sebagai penanggungjawab dia yang punya modalnya dan pemilik alat berat dan dam truknya. WT sebagai pencatat orderan dan EA bertindak sebagai operator,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor Dinas PUP ESDM DIY.

Tiga tersangka menurut Tony melakukan penambangan tanah urug tanpa memiliki ijin penambangan. Ditambah, lokasi tersebut bukan merupakan kawasan penambangan yang mana melanggar undang-undang.

“Kami sangkakan pelanggaran Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar,” tegasnya.

Polisi menurut Tony tak akan berhenti pada penangkapan tiga tersangka penambangan ilegal di DIY. Lokasi-lokasi seperti lereng Merapi Sleman, Sungai Progo di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo hingga Gunungkidul akan menjadi sasaran selanjutnya.

“Kita rilis ini tujuannya agar yang punya eskavator ilegal akan berpikir, harganya mahal kalau kita sita mereka akan pikir berkali-kali untuk meneruskan aksinya. Kelestarian alam harus kita jaga. Kita gandeng ESDM juga, sekarang ini barang bukti para tersangka sudah disita. Tunggu saja, kita tidak akan berhenti di kasus ini,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Hananto Hadi Purnomo menjelaskan lokasi operasional tambang tanah urug tiga tersangka jelas berada di luar zona penambangan di wilayah DIY. Pihaknya selama ini selalu melakukan pembinaan sebelum melakukan penindakan tegas bersama Polda DIY.

“Kita penertiban gabungan dengan Polda DIY, kalau menemukan maka kami koordinasi bersama lakukan penertiban. Secara administrasi kita lakukan pembinaan dan peringatan terlebih dahulu (1-2 minggu) jika masih berlanjut maka kita lakukan penindakan. Apapun itu mereka cari makan tapi harus dengan benar,” ungkapnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI