Tindak Tegas Perilaku Premanisme

Editor: Ivan Aditya

POLDA DIY mengintensifkan Operasi Premanisme, sesuai perintah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Polda DIY lebih memprioritaskan tindakan preventif atau pencegahan, tidak seperti daerah-daerah lain yang menerapkan tindakan represif. Ratusan orang yang berpotensi melakukan tindakan premanisme maupun pungli, diamankan kemudian dibina agar tidak melakukan tindakan yang yang mengarah ke perbuatan pidana.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto SIK, menjelaskan setelah mendapatkan perintah dari Kapolri, Polda DIY dan jajaran langsung bergerak. Polisi dari tingkat Polsek, Polres, Polresta hingga Polda, diterjunkan untuk melakukan operasi di titik-titik yang dianggap rawan. Target operasi, setiap orang yang karena pekerjaannya, berpotensi meresahkan masyarakat.

“Misal pengatur lalu lintas atau Pak Ogah yang meresahkan, tukang parkir yang minta bayaran lebih atau jauh di atas tarif sebenarnya, itu yang menjadi sasaran,” ucap Yuliyanto, Rabu (23/06/2021).

Menurut Yuliyanto, kategori premanisme di Yogya berbeda dengan daerah lain, sehingga penanganan yang dilakukan juga berbeda. Apalagi menurutnya, tingkat keresahan masyarakat Yogya terhadap premanisme, belum seperti daerah lain.

Sehingga dalam melakukan operasi, tindakan yang dilakukan adalah memberikan pembinaan. Tujuannya adalah pencegahan, agar mereka tidak melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan atau meresahkan orang lain sehingga bisa diambil tindakan pidana.

“Dengan pembinaan ini, kami berharap mereka tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Kita cegah dulu dan kita sampaikan potensi pidananya seperti apa, kita kasih tahu terlebih dahulu agar tidak terjadi perbuatan yang meresahkan atau merugikan masyarakat,” tandas Yuliyanto.

Selama 10 hari yakni 12-22 Juni 2021, ada 122 titik atau lokasi yang menjadi target operasi. Dari titik itu, sebanyak 196 orang diamankan, namun setelah dilakukan pemeriksaan, tidak ditemukan perbuatan yang mengarah premanisme maupun pungli. Di satu sisi, Kabid Humas berpesan, agar masyarakat tidak segan melapor jika menemukan atau mendapatkan perlakuan yang mengarah ke tindakan premanisme maupun pungli.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda DIY Kombes Pol Burkan Rudy Satria SIK, menandaskan selama dilangsungkan Operasi Premanisme pihaknya melakukan langkah-langkah antisipasi dengan ‘menyisir’ daerah-daerah yang berpotensi jadi sasaran personal atau kelompok preman melakukan aksinya. Biasanya mereka melakukan pemalakan terhadap para pelaku ekonomi, dengan berbagai dalih dan modus.

“Kita juga telah melakukan proses hukum terhadap 4 perkara yang melibatkan DC yang melakukan penarikan kendaraan bermotor secara paksa lantaran konsumen dianggap tidak memenuhi kewajibannya,” ujar Burkan Rudy Satria.

Burkan Rudy Satria menjelaskan apa yang dilakukan sejumlah DC lebih banyak tidak sesuai aturan yang berlaku. Penarikan kendaraan bermotor harus berdasarkan kesepakatan bersama, tidak boleh dilakukan secara sepihak. Lebih spesifik lagi, penarikan kendaraan bermotor harus berdasarkan keputusan pengadilan.

Untuk menghindari preseden seperti itu, Burkan Rudy Satria mengimbau masyarakat yang menjadi konsumen ‘kredit kendaraan bermotor’ melalui leasing, tidaki melalaikan kewajiban setiap bulannya, yakni membayar angsuran. Kesadaran itu seperti itu harus tertanam pada masyarakat, agar tidak terjadi penarikan secara sepihak.

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Yogya Polda DIY Kompol Riko Sanjaya SIK menyampaikan pihaknya gencar melakukan Operasi Premanisme sesuai dengan kondisi situasi wilayah. Pembinaan terhadap jukir di sejumlah tempat terus dilakukan, agar mereka tidak menyalahi aturan dalam bekerja sehari-hari.

Harus dihindari, jukir menarik tarif di luar ketentuan karena jika itu dilakukan akan mempengaruhi citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata. “Khusus untuk jukir liar kita lakukan upaya hukum yang mengacu pada Perda. Pelaku jukir liar akan dihadapkan pada sidang tindak pidana ringan (tipiring),” jelas Riko Sanjaya.

Riko Sanjaya menyampaikan pihaknya juga memperhatikan secara seksama sejumlah wilayah yang berpotensi terjadinya tindak premanisme, terutama sentra-sentra ekonomi yang ada di Yogya. Di antaranya, kawasan Malioboro, kawasan Beringharjo, kawasan Jalan Margo Utomo, kawasan Jalan Urip Sumoharjo, dan kawasan Jalan Parangtritis.

“Sentra-sentra ekonomi biasanya menjadi sasaran empuk oknum-oknum yang memiliki kategori sebagai preman untuk mengeruk keuntungan pribadi tetapi merugikan pihak lain,” tandas Riko Sanjaya.

Riko Sanjaya menyampaikan pihaknya memang lebih mengutamakan upaya preventif dalam penanganan premanisme, tetapi jika tindakan mereka sudah masuk dalam kategori kriminal, tentunya akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsipnya, hukum tidak boleh tunduk pada premanisme. Polisi harus mampu menjadi pelindung masyarakat agar dalam menjalani kehidupan sehari-hari bisa merasa aman dan nyaman. (Ayu/Hrd)

BERITA REKOMENDASI