Tol DIY Jangan Hanya Sejahterakan Pengusaha Besar

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Rencana pembangunan tol di wilayah DIY yakni Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen dipastikan berjalan terus meski Indonesia masih berada dalam masa pandemi Covid-19. Keberadaan jalan tol di DIY pun diharapkan bisa membawa manfaat riil bagi warga masyarakat.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu mengatakan keberadaan tol seharusnya bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat berupa peningkatan perekonomian. Dwi khawatir, apabila hal ini tak dipikirkan sejak awal dan mendapat perhatian, masyarakat hanya akan jadi penerima dampak saja bukan sebagai subjek pembangunan.

“Keberadaan jalan tol baik Yogya-Solo atau Yogya-Bawen jangan hanya membawa kepentingan peningkatan ekonomi para pengusaha besar saja, tapi terpenting itu untuk rakyat. Keberadaan tol harus mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yaitu dengan mempermudah aksesbilitas kegiatan ekonomi, misalnya perlu dibuatkan akses dari jalan tol ke sentra-sentra produksi masyarakat baik untuk suplai bahan baku produksi maupun pemasaran hasil produksi. Exit tol perlu mengakomodir dengan menghubungkan ke pusat pertumbuhan perekonomian baik wisata maupun industri,” ungkap Dwi pada wartawan, Rabu (15/07/2020).

Dwi menilai, saat ini pemerintah bisa mulai keberpihakan pada masyarakat dengan membuatkan tenant untuk UMKM DIY di rest area dengan harga sewa rendah. Hal ini harys benar-benar mendapat perhatian agar nantinya jika diimplementasikan, benar-benar tepat sasaran dan membawa dampak positif untuk ekonomi warga.

“Misalnya untuk perjanjian kerjasama antara pemda DIY dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT ) dalam menentukan sewa, bisa itu bentuknya bagi hasil atau CSR dari BUJT. Jadi UMKM mendapat kemudahan, ada pemberian subsidi untuk sewa tenant di rest area,” tandas wakil rakyat dari PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sudah melakukan penjajakan dan persiapan pengadaan lahan untuk tol Yogya-Solo dan Yogya-Bawen. Pemda mengatakan tahapan telah dilakukan mulai sosialisasi, pendataan awal, konsultasi publik untuk nantinya menjadi dasar penebitan Ijin Penetapan Lokasi (IPL). (Fxh)

BERITA REKOMENDASI