Tolak Dukung Ketua Baru, Empat DPD RI DIY Tak Dapat Uang Reses

YOGYA, KRJOGJA.com – Dualisme di tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ternyata masih terus berlanjut. Lantaran tak bersedia menandatangani pernyataan dukungan pada ketua baru, Oesman Sapta (Oso), empat wakil DIY yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tak mendapatkan anggaran reses dari lembaga tersebut.

Penolakan pendatanganan dukungan tak lain karena kepemimpinan baru dinilai tidak sah dan prosedur pelantikan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam diskusi silaturahmi bersama wartawan di Kantor DPD RI DIY Jumat (2/6/2017) petang, tiga wakil yakni GKR Hemas, Afnan Hadikusumo dan Cholid Mahmud kompak menyampaikan penolakan dukungan pada pimpinan baru DPD RI.

GKR Hemas mengungkap, tiga ketua yang saat ini dianggap menjabat yakni Oesman Sapta, Darmayanti Lubis dan Nono Sampono dipilih tak berdasar koridor peraturan yang berlaku sehingga tak memiliki dasar hukum. Hal inilah yang kemudian menurut Hemas tak membuat anggota DPD terikat dengan kepemimpinan baru termasuk kebijakan yang dihasilkan.

"Proses pemilihan tak memenuhi legalitas karena Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan surat pernyataan bahwa Peraturan DPD RI nomor 1 tahun 2016 tentang Tata Tertib bertentangan dengan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan karenanya tak punya kekuatan hukum mengikat. MA memerintahkan kepada pimpinan DPD yakni kami pada saat itu untuk mencabut peraturan Tata Tertib tersebut," ungkapnya.

Ratu Kraton Yogyakarta juga mengungkap saat ini anggota DPD RI yang menolak kepemimpinan baru tengah menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas laporan terhadap wakil ketua MA, Suwardi yang mengambil sumpah jabatan pimpinan baru DPD yang tak sesuai hukum. "Keputusannya diagendakan 8 Juni 2017 nanti dan kita masih menunggu apakah hukum benar-benar melihat dengan mata terbuka, karena fakta pengadilan sudah bicara," lanjutnya.

Afnan Hadikusumo menambahkan, 44 dari total 132 anggota DPD RI pun menyatakan penolakan kepemimpinan Oso yang dinilai tak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penolakan tersebut kemudian melahirkan keputusan otoriter dari pimpinan baru yakni penahanan anggaran reses bagi anggota yang tak bersedia menandatangani pernyataan dukungan pada kepemimpinan baru.

"Kami dari DIY termasuk Pak Hafid Asrom tidak bersedia tandatangan dan tidak diberi anggaran reses, yasudah tidak masalah untuk kami. Saya pikir integritas jauh lebih mahal dibandingkan uang reses Rp 150 juta itu," tegasnya.

Senada, Cholid Mahmud menegaskan penolakan pada kepemimpinan baru bukan didasarkan pada faktor kekuasaan saja mengingat GKR Hemas merupakan wakil ketua dalam 2,5 tahun terakhir. Namun menurut Cholid, keteguhan menolak merupakan bentuk komitmen tegaknya hukum di Indonesia.

"Kami ingin melakukan pendidikan berpolitik yang benar dan taat hukum. Kami yakin berdasar fakta persidangan di PTUN bahwa yang kami lakukan sudah benar dan menjaga kredibilitas DPD sebagai perwakilan daerah," terangnya. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI