TP UNY Gelar Webinar ‘Politik Standarisasi Nasional Pendidikan’

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRjogja.com – Hilangnya nomenklatur lembaga Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan patut dipertanyakan. Hal ini bisa menjadi “sinyal” pembubaran BSNP dari dunia pendidikan di tanah air.

Hilangnya pengaturan BSNP tersebut melanggar aturan karena tidak sejalan dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 35 ayat 3 yang seharusnya pemerintah mengatur serta menjabarkan BSNP ke dalam PP. Selain itu hilangnya kata “Pancasila dan Bahasa Indonesia” sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi yang ketentuan sudah diatur dalam Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi harus dikritisi.

“Akademisi harus belajar dari sejarah yang membuktikan sebelum era reformasi, kurikulum bersifat sentralistik dan secara konten memang menunjukkan kepentingan politik dari rezim. Penentuan mata pelajaran wajib tunduk kepentingan ”rezim standardisasi” dengan dalih telah dikembangkan dan diuji melalui berbagai macam teorisasi maupun model pendidikan sejumlah negara lain,” kata Dr. Bramastia, M.Pd selaku dosen Magister Sains Pancasarjana FKIP UNS Surakarta, dalam Webinar bertema “Politik Standarisasi Nasional Pendidikan” (Rabu, 2/06/21) yang digelar Jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta.

Menurut Bramastia, reformasi pendidikan nasional tidak lepas dari kepentingan politik negara. Sejarah membuktikan saat awal bergulir kebijakan SNP melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, proses pembuatan kebijakan pendidikan nasional sudah tidak lagi ditangani Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional. Kehadiran dari BSNP menjadi lembaga penyusun kebijakan tentang standarisasi pendidikan nasional secara halus telah menggeser peran alat birokrasi Depdiknas seperti Pusat Kurikulum.

Acara Webinar “Politik Standarisasi Nasional Pendidikan” yang diikuti ratusan peserta dibuka langsung oleh Ketua Jurusan Teknologi Pendidikan, Dr. Pujiriyanto, M.Pd.

“Konsep pendidikan transformatif dalam rangka mengembangkan nalar kritis dan etika kita jangan terjebak dengan euforia digitalisasi pendidikan namun kita justru lupa membelajarkan digital dan mendigitalkan belajar. Sehingga di tengah globalisasi ini, kita harus menjadi mesin evolusi kultural,” katanya dalam sambutan. (*)

BERITA REKOMENDASI