TPAKD Mendapat Amanah Sebagai Pelaksana SNKI Daerah

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Percepatan akses keuangan di daerah menjadi salah satu strategi dalam mendukung Pemulihan perekonomian Indonesia dan pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90 persen pada 2024. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka keberadaan dan peran dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjadi sangat penting.

Sesuai Peraturan Presiden No. 114 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan Permenko Bidang Perekonomian No. 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI, TPAKD diberikan tugas sebagai pelaksana SNKI di tingkat daerah.

Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara menyatakan telah dibentuk 325 TPAKD yang terdiri dari 34 TPAKD tingkat provinsi dan 291 TPAKD tingkat kabupaten/kota saat ini. Jumlah ini diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan kebutuhan terhadap peningkatan akses keuangan di daerah, kemajuan teknologi informasi serta pengembangan potensi ekonomi di daerah.

“Berbagai program kerja telah diimplementasikan TPAKD dengan fokus utama pada optimalisasi produk dan layanan keuangan dan penguatan infrastruktur akses keuangan. Kemudian peningkatan literasi keuangan, serta asistensi dan pendampingan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD Tahun 2021 secara hybrid, Kamis (16/12/2021).

Tirta menuturkan dalam menjalankan program tersebut, TPAKD memperhatikan keragaman budaya dan potensi unggulan di masing-masing daerah, dengan terus berinovasi dalam pengembangan produk untuk mendorong tingkat inklusi dan literasi di daerah. Dalam rangka implementasi program tematik TPAKD 2021, beberapa capaiannya antara lain akselerasi pembukaan rekening tabungan, melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan akselerasi program pembiayaan yang mudah, cepat dan berbiaya rendah melalui Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

“Guna mendorong pelaku UMKM di daerah naik kelas, TPAKD juga menginisiasi berbagai program pemberdayaan UMKM, antara lain melalui digitalisasi UMKM seperti program KurBali.Com, UMKM Bangkit, UMKM Go Export, UMKM Naik Kelas dan lain sebagainya. Selain itu, telah dikeluarkan pula Generic Model Skema Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (K/PSP) Pertanian untuk mendukung terciptanya ekosistem pembiayaan yang inklusif di sektor pertanian,” tambahnya.

Selanjutnya, Tirta menegaskan sesuai Roadmap TPAKD Tahun 2021 hingga 2025, terdapat beberapa target dan rencana aksi TPAKD pada tahun 2022, diantaranya pembentukan 65 persen TPAKD di tingkat Kabupaten/Kota atau sebanyak 334 TPAKD, implementasi program tematik TPAKD 2022 Akselerasi Pemanfaatan Produk/Layanan Keuangan Digital. Kemudian implementasi Business Matching 2022 bertema mendorong sektor ekonomi unggulan daerah dan penguatan ekosistem keuangan digital.

” Kami mengajak semua pihak untuk dapat berkolaborasi dan berinovasi guna mendorong perluasan akses keuangan dan mewujudkan sektor jasa keuangan yang dapat berperan optimal dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas,” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI