TPST Piyungan Tutup Lagi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan kembali ditutup 9-10 Maret ini karena hujan deras menyebabkan dermaga ambles. Alhasil, wilayah Kota dan Sleman langsung terdampak karena tak terangkutnya sampah.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan permasalahan TPST Piyungan harus segera punya solusi alternatif, dan tidak sekedar menggantungkan pada proses KPBU yang panjang. Selama ini berbagai kondisi membuat TPST piyungan harus dilakukan secara buka tutup pelayanan apabila terjadi masalah.

“Misal masalah komplain warga, masalah longsornya timbunan, dan sebagainya. Baru-baru ini juga dikeluarkan pengumuman penutupan karena hujan deras dan dermaga ambles. Padahal tutup sehari dua hari sudah akan sangat mengganggu warga, terutama di kota dan daerah padat yang sampahnya dibuang ke TPST Piyungan,” tegas Huda, Rabu (10/03/2021).

Huda mengatakan sudah ada beberapa solusi yang ditawarkan dan harus dilaksanakan dengan segera. Salah satunya yakni pemusnahan sampah dengan teknologi, yang sudah diterapkan di beberapa lokasi.

“Kita mungkin bisa belajar pada tempat lain seperti bantar gebang atau tempat lain. Masalahnya adalah mencari rekanan untuk mengerjakan pemusnahan sampah ini sangat rumit prosesnya, apalagi dengan menggunakan metode Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proses ini sudah dimulai sejak tahun 2018 atau 2019 tapi sampai saat ini belum ketemu rekanan yang mau mengelola. Masih review studi di Bappenas, mungkin kalau lancar 2022 baru ketemu rekanan, kalau ada kendala tidak tau sampai kapan tidak ada kepastian, padahal ini harus segera,” tandas dia.

Skema KPBU menurut Huda riskan bermasalah seperti yang pernah terjadi di Pelabuhan Tanjung Adikarto. Pasalnya, masalah sampah cukup sulit dikerjakan dengan skema mencari keuntungan seperti bisnis.

“Pelabuhan Tanjung Adikarto juga tadinya KPBU sekarang mau ditangani oleh kementrian maritim, artinya tidak jelas KPBU nya sukses apa tidak. Dalam pandangan saya, ada kemiripan antara Tanjung Adikarto dan TPST piyungan, yaitu sama-sama sulit dikerjakan secara bisnis. Apalagi regulasi tentang sampah luar biasa rumitnya, semakin membuat investor sulit tertarik. Misal dijadikan listrik dan di jual energi ke PLN, regulasi luar biasa rumit harga DIY tidak menguntungkan dan semacamnya. Kalau nanti ada yang investasi jika ujung ujungnya APBD harus mensupport rutin tahunan juga jadi masalah baru lagi,” lanjut legislator PKS ini.

DIY menurut Huda harus segera mencari solusi paling cepat dengan pertimbangan matang di antaranya mencari lokasi lain yang aman. Untuk Piyungan saja, setiap tahun Pemda DIY harys menggelontorkan dana Rp 20 miliar dengan estimasi masih harus ada anggaran Rp 80 miliar hingga selesainya KPBU empat tahun mendatang.

“Sayangnya anggaran banyak ini tetap selalu diiringi masalah, jadi ya tidak menjadi solusi. Harus ada alternatif selain KPBU ini untuk mengelola TPST, misalnya kita cari lokasi lain yang aman dan TPST ditutup sementara sampai ketemu metode pemusnahan atau KPBU selesai. Lokasi baru mesti ditata sejak awal, dikelola dengan teknologi agar sampah langsung bisa dimusnahkan dan tidak menjadi TPST Piyungan kedua. Perda RTRW sudah menyediakan lokus-lokus lokasi alternatif tersebut, tinggal keseriusan melaksanakan pengelolaan sampah ini,” pungkas Huda. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI