Trump dan Kim Jong Un Bertemu, Prospek Denuklirisasi Semenanjung Korea

YOGYA, KRJOGJA.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un hampir bisa dipastikan akan bertemu di Singapura hari ini, Selasa (12/6/2018). Dunia sangat menantikan pertemuan ini dan berharap menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan krisis antarakedua negara, terkait pengembangan dan penggunaan senjata nuklir.  

Dosen Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM sekaligus Tim Kampanye International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), Muhadi Sugiono MA mengatakan, pertemuan tersebut jelas sebuah perkembangan positif. Setidaknya untuk meredakan ketegangan yang bisa membawa dunia pada akibat ledakan senjata nuklir. Tetapi, dalam kaitannya dengan denuklirisasi semenanjung Korea, sulit berharap banyak terhadap pertemuan tersebut.

"Jika pola komunikasinya berbasis ancaman serta emosi kedua pemimpin tetap dominan, pertemuan bisa berakhir hanya dalam hitungan menit dan membuyarkan harapan akan penyelesaian krisis nuklir di Semenanjung Korea. Yang jelas, pertemuan ini baru merupakan tahap awal, bukan akhir dari sebuah proses," terang Muhadi kepada KRJOGJA.com, Senin (11/6/2018).

Menurut Muhadi, denuklirisasi Semenanjung Korea tidak bisa tercapai hanya melalui kesepakatan bilateral antara Presiden Trump dan Pemimpin Korut Kim. Tahap selanjutnya yang lebih penting adalah membawa proses ini ke arah multilateral dengan melibatkan negara-negara di kawasan seperti Cina, Jepang dan Rusia serta PBB.
Perjanjian Internasional tentang pelarangan senjata nuklir, 'Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW)' yang diadopsi PBB tahun 2017 lalu, menurut Muhadi merupakan kerangka tepat ke arah denuklirisasi semenanjung Korea. TPNW merupakan instrumen legal yang mengikat dan akan secara efektif memastikan bahwa denuklirisasi semenanjung Korea benar-benar dilakukan.
Berbeda dengan kesepakatan bilateral yang sarat dengan perbedaan dan perselisihan. "TPNW akan menjamin bahwa Korea Utara tetap berada dalam koridor perlucutan senjata yang komprehensif, dapat diverifikasi dan tidak bisa dibatalkan," ujarnya. Tetapi, selain mengharuskan Korea Utara menghapuskan semua arsenal dan fasilitas nuklirnya, TPNW juga mengharuskan Korea Selatan melepaskan dirinya dari payung nuklir AS.

Dikatakan Muhadi, dengan TPNW, denuklirisasi Semenanjung Korea menjadi tanggungjawab bersama masyarakat internasional didukung penuh PBB. Untuk itu, agenda mendesak yang lain di luar pertemuan antara Trump dan Kim adalah segera menjadikan TPNW sebagai hukum internasional yang berlaku mengikat. Diperlukan ratifikasi oleh 50 negara untuk menjadikan TPNW sebagai hukum internasional. Saat ini, TPNW telah ditandatangani oleh 59 negara dan 10 negara di antaranya telah melakukan ratifikasi.

Sebagai negara yang secara konsisten mendorong perlucutan senjata nuklir, Indonesia telah menandatangani TPNW pada 20 September 2017. Ratifikasi TPNW oleh Indonesia akan memberi kontribusi besar bagi terwujudnya sebuah proses nyata ke arah perlucutan senjata nuklir. Bukan hanya di Semenanjung Korea, tetapi di seluruh dunia. (Dev)

 

BERITA REKOMENDASI