Tuntas, Pembebasan Lahan NYIA

KULONPROGO, KRJOGJA.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kulonprogo akan  segera  menyerahkan  aset  lahan kepada perusahaan pemrakarsa pembangunan  New Yogyakarta  International Airport (NYIA) yakni PT Angkasa Pura (AP) I,  menyusul  rampungnya  proses pembebasan lahan untuk proyek BandaraInternasional Yogyakarta Baru di Temon.

Kepala Kantor BPN Kulonprogo Suardi menegaskan, proses pembebasan seluruh  lahan  pembangunan  NYIA sudah tuntas dengan dirampungkannya konsinyasi ganti rugi oleh Pengadilan Negeri (PN) Wates beberapa waktu lalu. Dengan demikian keseluruhan bidang lahan dalam Izin Penetapan Lokasi(IPL) Bandara sekarang telah beralih jadi milik negara untuk digunakan AP I membangun NYIA.

”Kami  telah  melakukan  penyerahan aset  tahap  pertama  berupa  sebagian bidang kepada AP I 2016 lalu dan akhir Maret kami lakukan penyerahan tahap lanjutan,” katanya di sela pembayaran ganti rugi aset bangunan, tanam tumbuh dan sarana pendukung lain bagi warga eks Wahana Tri Tunggal (WTT) di Balai Desa Palihan, Temon, Jumat (23/3).

Baca Juga :

Diskresi Disetujui, Angkasa Pura Lanjutkan ’Land Clearing’
Angkasa Pura Bayar Ganti Rugi Tanaman
Konstruksi NYIA Dimulai Bulan April

Berdasarkan data AP I total lahan yang dibebaskan untuk pembangunan NYIA 587,3 hektare di lima desa yakni Glagah, Palihan, Kebonrejo, Jangkaran dan Sindutan. Proses pembebasan lahan sudah dilakukan sejak 2016 silam.
 
Adapun  323  bidang  di  antaranya  diganti  rugi melalui konsinyasi di PN Wates. ”Selain perkara konsinyasi, akuisisi bidang tanah wakaf dan makam juga telah diselesaikan, sehingga tanah yang semula berstatus tanah pribadi dan wakaf serta makam sudah berkekuatan  hukum  tetap  beralih  status  jadi  milik  negara,” ujarnya.

Dengan peralihan status kepemilikan tanah tersebut, maka AP I berhak mengeksekusi lahan tersebut. Tapi karena masih ada sebagian warga penolak yang tinggal di lahan tersebut dengan bangunan rumah mereka, maka pihaknya berharap ada kebijakan lebih lanjut dari AP I dan pemerintah dalam menyikapi kondisi itu.  

Suardi menjelaskan, IPL Pembangunan Bandara tidak akan diperpanjang tapi status fungsi tanahnya tetap jadi bagian dari bandara. Fungsi lingkungan dan tata ruang di area itu kini sudah berubah.

Apabila warga tetap bertahan di lokasi, berarti melanggar aturan. Pihaknya tidak yakin masih akan ada diskresi seperti yang diterima warga eks WTT. ”Dari sisi aturan proses pembebasan lahan maupun diskresi sudah terlewati, demikian juga akuisisi lahan, AP I sudah sah membongkar bangunan yang ada di lokasi,” tegas Suardi.

Juru Bicara Proyek Pembangunan NYIA Agus Pandu Purnama menjelaskan, pihaknya akan segera menuntaskan land clearing atau pembersihan lahan yang tersisa hingga 100 persen. Pihaknya akan mengirim surat ke PN Wates untuk mengeluarkan surat perintah pengosongan lahan sebagai dasar dilakukannya eksekusi pembersihan karena di area bandara saat ini masih ada warga penolak
bandara yang tergabung dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulonprogo (PWPP-KP) bertahan di sana.

”Surat perintah pengosongan menjadi dasar hukum kami dalam menyelesaikan pembersihan seluruh lahan. Tapi kalau saudara-saudara kita PWPP-KP ikhlas memberikan lahan, mungkin perintah pengosongan tidak diperlukan,” jelasnya seraya berjanji akan membantu perpindahan warga. (Rul)

 

BERITA REKOMENDASI