Turunkan Kemiskinan Tak Cukup Hanya Dengan APBD

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengentasan kemiskinan berkelanjutan, penguatan konektivitas dan pemerataan wilayah, masih menjadi prioritas sasaran pembangunan DIY. Pada 2020 ditargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,11, tingkat ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) 0,3776, dan ketimpangan antarwilayah (Indeks Williamson) 0,45. 

Tren laju penurunan angka kemiskinan di DIY masih di kisaran 0,7% per tahun, dan kesenjangan pendapatan saat ini justru makin melebar. Karena itu perlu upaya dan inovasi baru untuk merealisasikan target tersebut.  "Kalau tidak ada upaya inovasi baru, dikhawatirkan di akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2022 masih ada gap 2,2% dari target angka kemiskinan sebesar 7%," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Raperda APBD Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapur Lantai 2 DPRD DIY, Kamis (14/11).

Menurut Budi, pada 2019, dari target angka kemiskinan 10,19%, capaian hingga Triwulan III masih 11,70%. Sementara untuk Rasio Gini, dari target 0,3846 pada 2019, capaian hingga Triwulan III 2019 0,4230. "Itu artinya makin lebar kesenjangan pendapatan di DIY. Begitu pula
Indeks Williamson yang masih di kisaran 0,45," ujarnya.

Untuk penurunan angka kemiskinan, pada 2020 dialokasikan anggaran Rp 95,29 miliar untuk 13 program dan 22 kegiatan, lalu anggaran untuk penurunan Rasio Gini mencapai Rp 3,83 miliar dalam 1 program dan 2 kegiatan. Selanjutnya untuk penurunan kesenjangan antarwilayah dialokasikan Rp 255 miliar dalam 13 program dan 33 kegiatan. "Berikutnya pendanaan non-APBD perlu direspons, karena tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan di DIY hanya dengan dana APBD. Karena itu perlu investasi dari swasta, yang memberikan stimulus terhadap kesejahteraan masyarakat DIY," jelas Budi.

Persoalannya, lanjut Budi, bagaimana menjaga angka pertumbuhan ekonomi tetap di atas 6% secara berkelanjutan. "Dari infrastruktur ada beberapa peluang yang harus segera kita respons, sehingga pada 2022 kami berharap titik-titik pertumbuhan ekonomi itu akan menggerus angka kemiskinan yang signifikan," katanya.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo, ada hal yang harus dicermati terkait masalah kemiskinan. Perlu dibedakan apakah program kegiatan tersebut untuk menurunkan angka kemiskinan atau untuk menangani persoalan kemiskinan.

"Kalau penurunan angka kemiskinan, mau tidak mau harus bicara indikator-indikator angka kemiskinannya BPS (Badan Pusat Statistik), seperti pengeluaran perbulan untuk konsumsi dan lain-lain. Ukuran kemiskinan versi BPS itu kalau dipenuhi pasti turun angka kemiskinan, meski tidak akan pernah ada hubungannya dengan program penanganan kemiskinan yang sudah banyak kita lakukan," urai pria yang akrab disapa BWH ini. (Bro)

BERITA REKOMENDASI