UIN Sunan Kalijaga Seminar Nasional Polemik Kekerasan Seksual di Kampus

Editor: Agus Sigit

KRJOGJA.com – Kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara verbal dan non verbal dan terjadi di ruang privat maupun publik. Kampus termasuk ruang publik yang paling banyak terjadi kekerasan seksual.

Ada banyak faktor yang berpengaruh di dalamnya, setidaknya ada empat hal kekerasan seksual bisa terjadi di kampus yaitu adanya budaya diskriminasi, legitimasi institusi, relasi kekuasaan-dominasi, dan budaya kekerasan.

Demikian diungkapkan oleh Dosen Fakultas Hukum, UGM, Sri Wijayanti Eddyono, dalam Seminar Nasional Kampus Merdeka: Merdeka dari Kekerasan Seksual. Diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga, Senin (06/12/2021).

Wijayanti juga mengatakan bahwa, frase consent atau izin (persetujuan) yang selama ini menjadi polemik dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 jangan sampai mengaburkan pentingnya aturan yang diperlukan untuk melindungi korban. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka sekalipun pasti ada ketimpangan di antara keduanya.

“Kalau laki-laki mungkin lebih mudah, tetapi bagi perempuan, dampaknya pasti panjang dan cenderung dirugikan, misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit, hamil sanksi sosial dan lain-lain. Oleh sebab itu, penting adanya regulasi yang tegas atas kasus kekerasan seksual baik yang terjadi di kampus atau luar kampus,” jelas Wijayanti.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Hamim Ilyas, juga mengatakan bahwa, dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 belum ada peraturan pemulihan korban, harusnya ada pasal dengan ayatnya yang mengatur pemulihan korban, termasuk korban yang awalnya dengan consent.

“Contoh bagaimana ketika mahasiswa megalami kesulitan ketika mengabarkan kehamilan itu kepada orang tuanya. Ketika ada yang mengalami kekerasan seksual ada pemulihan, kalau memang diatur termasuk aturan di kampus,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa, Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Paling fundamental adalah kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam kasus kekerasan aturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual menjadi penting untuk diterapkan dengan catatan perbaikan dan tidak memunculkan frasa yang multitafsir sebagaimana dalam Permendikbud Ristek No. 30 tahun 2021, supaya dapat diterima oleh seluruh pihak.

Pembina PLD (Pusat Layanan Difabel) sekaligus ketua PLT (Pusat Layanan Terpadu) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Rof’ah, menambahkan bahwa, sama dengan Permendikbud Ristek, SOP PLT juga harus memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas.

“Karena sejauh ini penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual baik verbal maupun non verbal, tentu dengan segala kekurangannya, sehingga lebih mudah dipaksa, dilecehkan dan lain-lain,” imbuhnya.

Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr.Phil Al Makin, mengatakan bahwa, kondisi damai, anti kekerasan, anti diskriminasi dan lain sebagainya itu membutuhkan usaha. Dengan melihat regulasi produk hukum yang ada, sudah saatnya UIN Sunan Kalijaga melaksanakan itu semua.

“Karena percuma banyak aturan kalau tidak dilaksanakan, oleh sebab itu perlu ada kesadaran dari seluruh pihak untuk melaksanakan itu semua, dan UIN siap untuk melaksanakan seluruh aturan yang ada dengan baik,” pungkasnya. (*)

Lutfiana Rizqi Sabtiningrum
Komunikasi dan Penyiaran Islam
UIN Sunan Kalijaga

 

 

 

BERITA REKOMENDASI