UMKM DIY Diminta Sesuaikan Dengan Kebutuhan Pasar

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY diminta agar mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali sejak Sabtu (03/07/2021) hingga 20 Juli 2021.

Sementara itu, Pemda DIY melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY mengaku tengah berupaya meningkatkan kapasitas keterampilan pelaku UMKM DIY dengan tetap menggelar pelatihan dan pembinaan secara dalam jaringan (daring) saat ini.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkyatsiwi mengatakan pemerintah tetap berupaya agar pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan. Salah satu upaya pihaknya agar UMKM DIY berkembang dan tetap bertahan selama pandemi Covid-19 dengan mengetahui yang diinginkan pasar, inovasi dan pemasaran atau promosi via daring atau online.

“Kita telah memiliki aplikasi SiBakul Jogja dengan tambahan fitur Markethub Gratis Ongkir (ongkir) yang telah melayani ribuan UMKM, puluhan ribu customer dan memutar milyaran penjualan. Khususnya membantu meningkatkan UMKM DIY agar naik kelas, tidak terkecuali di masa PPKM Darurat Jawa Bali yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya,” tuturnya kepada KRJOGJA.com di Yogyakarta, Selasa (06/07/2021).

Siwi menyampaikan pembinaan UMKM melalui daring ini terus dilakukan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada meskipun di tengah PPKM Darurat. Kesiapan dari pihak UMKM maupun Dinas Koperasi dan UKM DIY sendiri sangat diperlukan dalam upaya peningkatan kapasitas keterampilan tersebut. Pihaknya pun tetap mendorong UMKM DIY tetap berproduksi hanya mengurangi kapasitasnya semata.

“Kami justru mendorong UMKM DIY agar memproduksi produk atau barang sesuai yang tengah dibutuhkan pasar saat ini. Selanjutnya UMKM diminta agar bergabung dan mendaftarkan diri di SiBakul Jogja agar bisa didata serta dibantu dengan fasilitas guna meningkatkan legalitas pelaku UMKM DIY,” tandasnya.

Pihaknya mengharapkan pelaku UMKM di DIY melakukan pembenahan atau perbaikan legalitas usaha selama PPKM Darurat ini kedepannya. Sehingga selama masa 17 hari dirumah saja, pelaku usaha tetap diminta meningkatkan kualitas produknya sekaligus legalitasnya sehingga begitu kebijakan pengetatan berakhir bisa langsung tancap gas.

“Saya yakin UMKM DIY memiliki banyak inovasi dan strategi membangun relasi atau pasar didukung aneka pilihan bentuk-bentuk penjualan yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi butuh kesiapan dari UMKM itu sendiri dan tetap harus saling berkolaborasi bersama-sama,” terang Siwi.

Dinas Koperasi dan UKM DIY pun berupaya memberikan pelayananan publik di tengah PPKM Darurat 2021 ini. Pihaknya memberlakukan sistem kerja di rumah atau Work From Home (WFH) dengan prosentase 75 persen dan sisanya adalah 25 persen untuk pegawai yang bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) selama PPKM Darurat. (Ira)

BERITA REKOMENDASI