UMKM Wajib Tahu, Pemerintah Ternyata Beri Insentif Pajak Besar

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – UMKM menjadi penopang utama perekonomian nasional terlebih di masa pandemi. Sebanyak 67 persen pendapatan APBN Indonesia dihimpun dari pajak UMKM.

Pemerintah pun memperhatikan keberlangsungan hidup UMKM, salah satunya lewat pemberian insentif pajak, yakni hanya 1,5 persen bagi UMKM yang omset per tahunnya di bawah Rp 4,8 miliar.

“Artinya, bagi UMKM yang omsetnya masih di bawah Rp 40 juta per bulan tidak dikenakan pajak,” ungkap Eko Ariyanto, fungsional penyuluh pajak ahli madya Direktorat P2Humas DJP Pusat saat berdialog di BPR MSA, Sabtu (27/11/2021).

Eko memaparkan informasi terbaru regulasi perpajakan di mana pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5 persen sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.

“Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM,” sambung dia.

Eko menyambut baik inisiatif BPR MSA yang bersama Akumandiri gencar menggulirkan program-program transformasi digital. Menurut dia, digitalisasi membuat UMKM lebih rapi berbisnis dalam sistem.

“Kerapian dalam pencatatan keuangan juga sangat membantu UMKM untuk mengetahui berapa pajak yang mesti disetorkan. Apalagi Indonesia menganut sistem pajak self assessment sehingga kejujuran wajib pajak sangat dihargai,” imbuh Eko.

BPR MSA dan Akumandiri membuat program yang kental dengan spirit transformasi digital.
BPR MSA sudah mendampingi UMKM menuju ekosistem digital mulai dari proses produksi, pembiayaan hingga akses pemasaran.

“Kami sedang membangun aplikasi “MSA on Hand” untuk menjadi platform yang mengintegrasikan UMKM dalam ekosistem digital yang luas. Sedangkan Akumandiri memperkenalkan program Kios Aku sebagai terobosan modernisasi toko-toko tradisional berupa digitalisasi sistem, stok, distribusi, pencatatan keuangan hingga jejaring pemasaran,” tandas Dirut BPR MSA Y Tri Agung Pujiantoro. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI