UMP DIY 2022 Naik 4,30 Persen, Ini Besarannya

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRjogja.com – Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY Tahun 2022 naik 4,30 persen menjadi Rp1.840.915,53. UMP DIY 2022 ditetapkannya berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS). UMP/UMK yang telah ditetapkan ini berlaku terhitung mulai 1 Januari 2022 mendatang.

“Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta 2022 mengalami kenaikan sebanyak Rp 84.440 atau 4,08 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi Rp2.153.970 . UMK Kabupaten Sleman 2022 sebesar Rp2.001.000 yang naik Rp 97.500 atau 5,12 persen dibanding tahun lalu,” ujar Sultan HB X di depan Gedhong Wilis Komplek Kepatihan, Jumat (19/11).

Sultan menyampaikan kenaikan UMK Kabupaten Bantul adalah yang terendah se-DIY sebesar Rp 74.388 atau 4,04 persen dari tahun lalu yang menjadi Rp1.916.848. Sementara UMK Kabupaten Kulonprogo naik Rp99.275 atau 5,50 persen menjadi Rp1.904.275. Sedangkan Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan UMK tertinggi sebesar Rp130.000 atau 7,34 persen menjadi Rp1.900.000.

“Penetapan UMP/UMK di DIY tahun 2022 ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang
Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022,” katanya.

Raja Kraton Yogyakarta ini menjelaskan sejalan dengan PP No. 36 Tahun 2021 tersebut, maka UMP/UMK dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum menggunakan data BPS berupa pertumbuhan ekonomi atau inflasi daerah, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja. Selain itu, pihaknya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur berisi ketentuan bahwa pengusaha tidak lagi diperbolehkan melakukan penangguhan upah kerja pada UMK 2022 mendatang sesuai UU Nomor 11 Tahun 2020.

“Kami menerbitkan SK Gubernur, tapi di bawah ada klausul tidak boleh ditangguhkan. Jadi tidak boleh membayar di bawah UMK karena nanti kalau itu dilakukan ada aturan hukumnya sendiri. SK Gubernur inipun mencantumkan konsekuensi bagi perusahaan yang masih melakukan penangguhan maupun pembayaran upah di bawah angka minimum baik yang sifatnya administratif maupun menyangkut melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diputuskan,” tutur Sultan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi menambahkan dalam hal besaran UMP/UMK di DIY, dua wilayah dengan upah minimum tertinggi dan terendah yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan kesenjangan besaran upah sebesar 15,2 persen dibanding 2021. Sedangkan besaran UMK di DIY dibanding dengan kabupaten di wilayah perbatasan provinsi, mempunyai potensi penurunan kesenjangan besaran upah dikarenakan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

“Hal itu sesuai dengan semangat dari PP Nomor 36 Tahun 2021 yang salah satunya untuk mengurangi kesenjangan besaran upah dan mewujudkan keadilan antar wilayah. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan sehingga upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Demikian salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas,” pungkasnya. (Ira)

 

BERITA REKOMENDASI